Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatatkan realisasi anggaran sebesar 33,30 persen pada awal Juni 2021, di tengah tenggat penyederhanaan birokrasi yang dipatok akhir bulan ini.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo melaporkan setelah penghematan tahap I dan II lantaran kebijakan pemerintah, anggaran Kementerian PANRB menjadi Rp255.963.801.000.
"Hingga 4 Juni 2021, telah terealisasi 33,30 persen [Rp71,29 miliar]," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR pada Selasa (8/6/2021).
Dalam realisasinya, Kementerian PANRB telah melakukan berbagai program kerja di antaranya penyederhanaan birokrasi dua level yang sudah mencapai 91 persen meliputi 41.272 struktur.
"Target dari bapak Presiden akhir Juni ini berapapun harus sudah harus diselesaikan dan diproses," tambah Tjahjo.
Saat ini, Kementerian juga tengah melaksanaan perencanaan pengadaan ASN pada 2021 sebanyak 698.618, sudah termasuk CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non guru, dan guru PPPK di 56 kementerian lembaga, termasuk 8 sekolah kedinasan di 34 provinsi
Selain itu, selama 2021 sudah ada mal pelayanan publik (MPP) yang telah didirikan, menjadikan total terdapat 43 MPP yang beroperasi di Indonesia.
sepuluh MPP yang telah diresmikan pada tahun ini di antaranya adalah MPP Bone Bolango, MPP Lamongan, MPP Kota Bekasi, MPP Salatiga, MPP Magetan, MPP Bojonegoro, MPP Gresik, MPP Tangerang Selatan, MPP Kendal, dan MPP Blora.
"Masih jauh karena jumlah kabupaten kota kita masih di atas 500," terangnya.
.jpg?w=300&h=221)
