Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dinonaktifkan, Ini Sejumlah Upaya Hukum yang Dilakukan 75 Pegawai KPK

Sejumlah upaya telah ditempuh 75 pegawai nonaktif KPK untuk mempertahankan haknya.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 07 Juni 2021  |  16:29 WIB
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono - Youtube
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono - Youtube

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono menyebutkan sejumlah upaya telah ditempuh 75 pegawai nonaktif untuk mempertahankan haknya.

Dia mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah hukum. Pertama, para pegawai nonaktif melaporkan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Dewas KPK setelah diduga melanggar kode etik saat hadir pada konferensi hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

Pihaknya menilai Dewas tidak pantas hadir pada penyampaian hasil TWK yang mengumumkan 24 orang diberi kesempatan untuk dibina dan 51 lainnya masuk dalam kategori merah.

“[Mengadukan] Komisioner KPK melanggar termasuk penyelundupan pasal tes wawasan kebangsaan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri,” kata Giri saat webinar Paramadina Public Policy Institute, Senin (7/6/2021).

Lebih lanjut kata Giri, 75 pegawai juga mengadukan dugaan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM serta Komnas Perempuan terkait perihal pertanyaan gender dan seksis saat TWK.

Pihaknya juga melaporkan kasus yang menimpa 75 pegawai tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. MK sebelumnya sempat memutuskan bahwa TWK tidak boleh merugikan para pegawai. Putusan ini juga diamini Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan ini juga dijadikan dasar bagi asesor termasuk Pimpinan KPK, Kementerian PANRB maupun BKN dalam menyeleksi ulang hasil TWK.

Dari pertemuan para stakeholder didapati 24 orang dinyatakan lulus dengan lebih dulu dibina, sedangkan sisanya tidak mendapat kesempatan lagi bertugas di komisi antirasuah tersebut.

Di sisi lain, Giri menaruh harapan pada Presiden Jokowi untuk bersuara terhadap hasil yang ditentukan pada TWK bulan lalu. Dia mengacu pada Peraturan Pemerintah No 17/2021 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Dalam beleid itu dijelaskan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK ASN dewan pengawas KPK
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top