Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi I DPR akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan TNI untuk membahas sejumlah isu terkait pertahanan yang belakangan mendapat perhatian publik.
Ada lima isu yang akan dibahas dalam raker tersebut. Pertama, strategi dan kebijakan umum pertahanan negara Tahun 2020-2024. Kedua, perkembangan MEF Tahap III Tahun 2020-2024.
Ketiga, perkembangan situasi dan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat. Keempat, peran dan fungsi intelijen militer dalam mengamankan wilayah perbatasan. Kelima, isu-isu mengenai pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
"Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI dengan menghadirkan KASAD, KASAL, KASAU, dan KABAIS, pembahasan isu-isu aktual," demikian ditulis dalam jadwal resmi DPR, Senin (31/5/2021).
Seperti diketahui, renstra petahanan 2020 - 2024 tengah disorot oleh para pengamat dan masyarakat luas.
Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan rencana pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) mencapai Rp1.760 triliun atau setara US$142 miliar.
Baca Juga
Dia menyebut Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk merealisasikan rencana itu. Connie mengaku kaget karena angka itu terkesan terlalu besar namun tanpa kejelasan.
"Yang sudah di-clear-kan dan dijelaskan Menteri Bappenas pada saya adalah dana sebesar US$20 miliar. Selisih US$104 miliar itu harus dijelaskan Kemhan," kata Connie saat dihubungi Tempo, Sabtu (29/5/2021).
Connie mengatakan dalam dokumen yang dia baca, dana itu merupakan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2020-2024 dan harus habis pada 2024. Dana yang dia disebut sebagai roadmap pertahanan itu dia sebut akan berasal dari pinjaman luar negeri yang bunganya baru selesai pada 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
