Bisnis.com, JAKARTA — Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago memperkirakan bakal ada tiga poros koalisi potensial pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang.
Poros pertama diisi oleh koalisi PDIP-Gerinda-PKB dengan simulasi mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Puan Maharani. Poros kedua diisi oleh koalisi Partai NasDem-PKS-Demokrat dengan simulasi pasangan Capres-Cawapres Anies-AHY.
Poros ketiga, disebut sebagai poros alternatif, berisikan Partai Golkar-PPP-PAN dengan simulasi sejumlah nama potensial meliputi Airlangga Hartanto, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno hingga Ridwan Kamil.
“Jika merujuk pada pemiliu sebelumnya, sudah dapat dipastikan otoritas tiket hanya akan dimonopoli partai-partai papan atas, sehingga nama-nama yang berseliweran hari ini pada lembaga survei hanya akan menjadi hiasan pemberitaan media saja,” kata Pangi melalui keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).
Menurut Pangi, adanya presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen bakal memangkas peluang sejumlah tokoh potensial untuk melenggang ke palagan Pilpres 2024.
“Adanya presidential treshold 20 persen, elektabilitas dan popularitas terkadang tak punya korelasi linear terhadap proses pencapresan, kalau pun iya tapi tidak menjadi faktor mutlak, itu bisa jadi bonus,” kata dia.
Baca Juga
Data hasil survei Voxpol Center menunjukkan sebesar 40,6 persen menginginkan pilpres 2024 diikuti lebih dari 2 (dua) pasang capres atau cawapres.
“Sebanyak mungkin capres alternatif, meskipun terbentur presidential threshold 20 persen, jangan sampai terulang rematch pilpres bipolar, akibatnya keterbelahan publik makin menganga lukannya,” kata dia.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa partainya membuka diri berkoalisi dengan Partai Gerindra dan sejumlah partai lainnya di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, kecuali dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat karena berbeda ideologi.
"PDIP beda ideologi dengan PKS sehingga sangat sulit berkoalisi dengan PKS. Saya tegaskan sejak awal," ujar Hasto.
Di sisi lain, Hasto menambahkan, pihaknya tidak dapat berkoalisi dengan Partai Demokrat lantaran adanya perbedaan basis konstituen.
"Dengan Demokrat juga basisnya beda, partai elektoral. Kami partai ideologi yang bertumpu pada kekuatan massa. Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda. Ini tegas-tegas aja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan," tutur Hasto ihwal koalisi menuju Pilpres 2024.
