Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Vaksinasi Mandiri, DPR Ingatkan Soal Potensi Komersialisasi

Program vaksinasi mandiri atau kegiatan vaksin yang tidak tergabung dalam program pemerintah jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 29 Mei 2021  |  12:38 WIB
Vaksinasi Covid-19 untuk dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Senin (24/5/2021)./Antara - Akhmad Nazaruddin Lathif
Vaksinasi Covid-19 untuk dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah, Senin (24/5/2021)./Antara - Akhmad Nazaruddin Lathif

Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina meminta tindak lanjut kasus pemalsuan antigen dan Progress pembuatan vaksin untuk vaksinasi tahap berikutnya dapat di tuntaskan secara cepat dan efektif. 

Nevi mengatakan, kasus Bandara Kualanamu menjadi pelajaran berharga bangsa ini akan keseriusan dalam penanggulangan Covid-19 di tanah air. 

"Saya berharap, pada tahap selanjutnya, penanganan Covid -19 yang berhubungan dengan vaksin dapat dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Program Vaksin Gotong Royong akan menjadi simbol keseriusan negara dalam upaya penanggulangan pandemi yang sudah berlangsung lebih satu tahun ini," tutur Nevi dialansir dari laman resmi DPR, Sabtu (29/5/2021).

Politisi PKS ini menekankan bahwa Program Vaksin Mandiri atau kegiatan vaksin yang tidak tergabung dalam program pemerintah jangan sampai menjadi kegiatan bisnis oleh pihak manapun. 

Semangat melawan pandemi dengan mengedepankan vaksin nusantara atau vaksin merah putih dapat terus dijalankan dengan uji klinis terus menerus. 

Dengan menerapkan manajemen vaksinasi yang berujung pada herd imunity akan menjadi jalan yang baik pada penyelesaian pandemi ini. Untuk itu, ia meminta agar kontrol dan monitor SDM di BUMN Farmasi diperketat agar kejadiaan kuala namu tidak terulang.

Berkaitan dengan program Vaksinasi gotong royong, Nevi tetap meminta agar prioritas vaksin produksi dalam negeri seperti vaksin merah putih menjadi terdepan dalam mengiringi program vaksinasi di masa depan.

"Pemerintah dan Holding BUMN Farmasi sudah membangun sistem yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Saya minta tidak ada yang dirugikan siapapun pihaknya. Keterbukaan baik pendataan, distribusi (supply chain), pelaksanaan, serta edukasi vaksinasi yang benar bagi warga terkait Program Vaksinasi Gotong Royong merupakan langkah nyata nantinya bagi negara ini dalam mengurai satu persatu persoalan pandemi ini," jelas Nevi.

Legislator dapil Sumatera Barat II ini juga menyampaikan aspirasi dari daerah pemilihannya, bahwa terkait produksi APD yang nantinya akan digunakan pada program vaksinasi gotong royong harap melibatkan UMKM.  Pelibatan UMKM dalam proses pelaksanaan program yang masif se-Indonesia ini setidaknya akan memberi dukungan yang baik pada ekonomi kerakyatan negeri ini.

"Banyak hal dalam langkah lanjut vaksin penanggulangan Covid-19. Mulai dari evaluasi perbaikan program sebelumnya hingga memastikan ketersediaan vaksin merata dan cukup untuk rakyat Indonesia. Yang juga tidak kalah penting pada sorotan dunia adalah kepastian semua vaksin beredar di Indonesia mendapatkan Emergency Use Listing (EUA) dari WHO. Manajemen Informasi tentang vaksin ini menjadi sangat penting pada keberhasilan program nasional vaksinasi gotong royong," tutup Nevi Zuairina. 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr pks vaksinasi Covid-19

Sumber : DPR

Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top