Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait 97.000 data pegawai negeri sipil misterius atau tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun.
Hal itu disampaikan Bambang Soesatyo sebagai respons dari BKN yang mengungkapkan temuan mereka pada tahun 2014 tentang sebanyak 97.000 database pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun.
"Meminta BKN bersama kepolisian untuk melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut, dan memberikan penjelasan kronologis kasus temuan database PNS yang tidak jelas, mengingat database yang diungkapkan sudah terjadi pada tahun 2014 silam dan berdampak timbulnya polemik di kalangan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, dia meminta BKN untuk melakukan evaluasi sistem database secara berkala dan melakukan inovasi untuk mencegah berulangnya kejadian serupa.
"Meminta BKN untuk terus berinovasi dalam melakukan pemutakhiran data ASN (PNS, PPPK) dan PPT non-ASN, agar data yang ada valid dan menjadi lebih akurat," ujarnya.
Bamsoet juga mengingatkan pentingnya komitmen BKN untuk terus mengelola dan menjaga kerahasiaan data.
"Disamping terus mengingatkan ASN (PNS, PPPK) dan PPT non-ASN untuk melakukan pemutakhiran data serta riwayat pribadi," ucap Bamsoet.
Hal itu dilakukan melalui akses daring ke dalam aplikasi MySAPK berbasis gawai dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT non-ASN.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menceritakan tentang penemuan hampir 100.000 data pegawai negeri sipil misterius pada 2014.
Temuan itu diketahui saat BKN melakukan pendataan ulang PNS secara elektronik tujuh tahun lalu. Pemutakhiran itu dilakukan oleh para aparatur sipil negara itu sendiri.
“Hasilnya ternyata hampir 100.000 tepatnya 97.000 data misterius. Dibayar gajinya, membayar iuran pensiun tetapi tidak ada orangnya,” kata Bima dikutip dari laman Youtube BKN, Senin (24/5/2021).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa kejadian itu sudah lama terjadi. Tjahjo memastikan bahwa saat ini masalah tersebut sudah diselesaikan.
“Itu berita lama tahun 2015 yang muncul kembali ketika diadakan Pendataan Ulang PNS [PUPNS]. Sudah selesai semua pendataannya ditahun 2016,” jelasnya.
