Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan persiapan korupsi untuk menuju ke 2024.
"Jadi disingkirkannya ke-75 personil di KPK itu adalah bagian dari persiapan korupsi baru, hanya itu soalnya," ucap Rocky dalam diskusi daring di kanal YouTube Mardani Ali Sera, Jumat (21/5/2021).
Rocky menyebut pelemahan KPK lewat dibebastugaskannya 75 pegawainya tidak perlu dihalang-halangi lagi. Pasalnya, hal tersebut merupakan satu paket dari hukum sosiologi yang sedang bekerja.
"Kan diujungnya harus ada pelemahan KPK supaya lengkaplah proses pembusukan politik, political decaying," ucapnya.
Dia menilai KPK adalah sasaran utama yang musti dibusukan terlebih dahulu. Menurutnya, partai-partai besar saat ini diisi oleh koruptor.
Bahkan, lanjut dia, ada satu orang di sebuah Partai yang tersangkut dalam tiga kasus korupsi. Dengan demikian, pelemahan KPK dipersiapkan oleh partai-partai besar untuk melanggengkan agenda korupsinya.
Baca Juga
Rocky mengatakan partai-partai itu butuh dana yang besar untuk 2024. Saat ini, lanjut Rocky uang mereka sudah habis.
"Ya, memang partai besar ini mempersiapkan agenda korupsi, ya kenapa, karena uangnya habis sementara di 2024 dia butuh uang banyak," katanya.
KPK, sambung Rocky, adalah monumen untuk mengakhiri arogansi kekuasaan dan mematahkan agenda korupsi tersebut. Polemik 75 pegawai yang tidak lolos TWK adalah bagian dari rentetan rubuhnya bangsa ini.
"Kalau KPK enggak rubuh maka enggak ada pelajaran etis yang kualitatif, yang absolut, untuk menilai bahwa rezim ini memang rezim yang korup," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo buka suara terkait polemik 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Dia menegaskan bahwa hasil tes tidak serta merta menjadi dasar pemberhentian puluhan orang tersebut.
Dalam pernyataan video, Jokowi menyebutkan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.
Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK beberapa waktu lalu diharapkan menjadi masukan untuk langkah perbaikan di tubuh komisi antirasuah itu.
“[Hasil tes] Tidak serta merta menjadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” katanya, Senin (17/5/2021).
