Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Narasi Institute Fadhil Hasan meminta pada Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, dan Biofarma untuk menyampaikan transparansi struktur biaya dari vaksin gotong royong kepada publik.
Menurutnya, harga vaksin gotong royong yang terlampau mahal, dapat menimbulkan diskriminasi karena hanya dapat diikuti oleh pegawai dari perusahaan besar dan multinasional.
Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/4643/2021, harga Vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910. Total, biaya maksimal untuk dua kali vaksinasi mencapai Rp879.140 per orang.
“Total biaya tersebut terlalu mahal bagi pengusaha kecil dan menengah,” ujar Fadhil Hasan, dalam acara zoominari kebijakan publik," Jumat (21/5/2021).
Fadhil berharap harga vaksin gotong royong perlu dijelaskan detail dan transparansinya kepada publik. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menghindari persepsi diskriminasi dan motif bisnis.
“Kementerian BUMN, Kemenkes dan Biofarma perlu menyampaikan transparansi cost structure dari vaksin gotong royong kepada publik. Berapa biaya vaksin sinopharm dan kenapa hanya vaksin tertentu saja yang digunakan,” ujarnya.
Baca Juga
Vaksinasi gotong royong mulai dilakukan pada 18 Mei 2021 kepada 18 perusahaan manufaktur dengan target vaksinasi 40.000 pekerja.
Menurut keterangan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, sebanyak 22.736 perusahaan telah mendaftar program ini. Dari jumlah tersebut, terdapat lebih dari 10 juta peserta vaksinasi yang telah terdaftar.
Vaksinasi gotong royong diharapkan dapat mempercepat tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity). Target kekebalan kelompok Indonesia adalah 70 persen dari populasi atau 181 juta penduduk. Menurut proyeksi pemerintah, target tersebut akan tercapai pada Maret 2022 bergantung pada kecepatan penyediaan vaksin.
