Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Daerah Boros Belanja Pegawai, Mendagri: Kepala Daerah Jangan Mau Dibodohi

Kepala daerah diminta teliti dalam memutuskan kebijakan belanja. Jangan sampai anggaran yang bersumber dari pajak rakyat tersebut dihabiskan untuk belanja operasional pegawai.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 04 Mei 2021  |  18:15 WIB
Mendagri Tito Karnavian. - Antara
Mendagri Tito Karnavian. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur kepala daerah agar mengoptimalkan belanja modal dan tidak asal memberikan persetujuan hanya untuk kepentingan pegawai semata.

Mendagri mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang proporsi belanja modal rendah. Sementara belanja untuk opersional pegawai lebih besar.

“Hampir 70-an persen, ada yang bahkan 80 persen belanja pegawai [saja], termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai, macam-macam seperti penguatan ini penguatan itu, dengan rapat-rapat koordinasi, intinya honor nantinya,” katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 pada Selasa (4/5/2021).

Sementara itu, lanjutnya, kondisi jalan banyak yang rusak dan sampah bertebaran. Enggan menyebut nama daerahnya, Mendagri mengatakan ada daerah yang belanja modalnya cuma 12 persen, di mana 3-5 persennya untuk operasional pegawai lagi.

“Ini menyedihkan. Kepala daerah ini tidak tahu, main tanda tangan saja. Tolong kepala daerah baru, jangan mau dibodoh-bodohi,” tegasnya.

Untuk itu, Mendagri akan meminta Menteri Keuangan untuk menahan transfer dana daerah yang belanjanya belum optimal.

“Saran kami kita menggunakan transfer berbasis kinerja, jadi kalau kinerjanya belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfer ditahan dulu supaya dia belanja dulu. Kalau sudah mendekati [target belanja] baru transfer,” katanya.

Dia menegaskan bahwa perekonomian nasional tidak akan pulih jika pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan anggaran belanjanya.

Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah dapat membuat program-program padat karya yang banyak melibatkan rakyat dan tidak hanya dapat dinikmati oleh perusahaan besar.

Saat ini pemerintah tengah membangun sistem informasi yang dapat memonitor belanja daerah dengan tujuan dana tepat sasaran menghindari potensi penyimpangan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mendagri Tito Karnavian
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top