Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai musibah KRI Nanggala-402 menunjukan anggaran pertahanan 2021 yang dikelola Menhan Prabowo Subianto belum fokus memodernisasi alat utama sistem pertahanan (Alutsista) Indonesia.
“Melihat musibah KRI Nanggala dan ketiadaan deep sea rescue nasional menunjukan Indonesia belum memiliki sistem ketahanan yang kompetitif dibandingkan negara tetangga," kata Hidayat dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).
Menurutnya, hal ini disebabkan anggaran Indonesia jauh lebih kecil dari rata-rata dunia. Dia mencatat anggaran pertahanan Indonesia 2021 sebesar Rp137.3 triliun atau hanya sekitar 0.77 persen dari PDB 2021 (asumsi PDB 2021 Rp17.656 T).
Dia menyebut anggaran pertahanan Indonesia itu di bawah standar minimal 1,2 persen. Bahkan, negara-negara maju memiliki anggaran pertahanan di atas 3 persen dari PDB diantaranya, Amerika Serikat 3,2 persen, Rusia 3,9 persen, Arab Saudi 8,8 persen, Israel 4,3 persen dan Singapura 3,5 persen dari PDB.
Hidayat mengakui anggaran peremajaan alutsista melalui Kemenhan memang sudah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun, kenaikannya terlalu kecil dan terlalu lambat.
“Sebut saja misalnya tahun 2020, anggaran Kemenhan telah mencapai Rp131,2 triliun. Alokasi anggaran ini sudah naik Rp21,6 triliun dari tahun 2019 yang sebesar Rp109,6 triliun. Anggaran tahun 2021 sudah naik menjadi Rp137,3 triliun. Namun secara rerata kenaikan tersebut too little dan too slow sehingga tidak dapat diandalkan untuk perubahan modernisasi alutsista yang diharapkan publik” ujarnya.
Hidayat berharap ada upaya pemerintah melakukan peremajaan alutsista yang lebih terencana terhadap perangkat perang yang prioritas perlu diperbarui.
“Sementara ini, belum ada laporan yang publik ketahui, berapa banyak kapal atau pesawat yang usianya sudah melampaui yang perlu diganti. Ini publik gelap sehingga tidak bisa mengawasi penggunaan anggarannya” ujar Hidayat.
Selain itu, kata Hidayat, transparansi dan akuntabilitas pengadaan alutsista di Kemenhan sangat diperlukan. Pasalnya, dua poin tersebut masih jadi permasalahan utama dalam pengadaan alutsista.
“Saat ini transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah terbesar dalam pengadaan alutsista di Kemenhan. Publik belum pernah mendapatkan informasi utuh dan menyeluruh sehingga publik berkesimpulan bahwa pengadaan Alutsista sudah dalam penggunaan yang benar. Harus diakui, publik tidak mengetahui banyak bagaimana penggunaan anggaran di Kemenhan dikelola” ungkapnya.
