Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemendagri Bantu Transgender Bikin E-KTP, Ini Alasannya

Ditjen Dukcapil berkomitmen membantu memudahkan para transgender untuk mendapatkan mendapat dokumen kependudukan terutama KTP-el.
Mutiara Nabila
Mutiara Nabila - Bisnis.com 25 April 2021  |  16:33 WIB
Warga melakukan perekaman KTP elektronik di Balai Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Kamis (20/2/2020). ANTARA FOTO - Hendra Nurdiyansyah
Warga melakukan perekaman KTP elektronik di Balai Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Kamis (20/2/2020). ANTARA FOTO - Hendra Nurdiyansyah

Bisnis.com, JAKARTA – Demi mendorong kesetaraan hak mendapatkan pelayanan publik bagi seluruh warga negara Indonesia, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil akan membantu transgender membuat KTP elektronik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga telah mendorong jajaran Ditjen Dukcapil untuk proaktif memaksimalkan pemberian pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk para transgender.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa Ditjen Dukcapil berkomitmen membantu memudahkan para transgender untuk mendapatkan mendapat dokumen kependudukan terutama KTP-el, kartu keluarga dan akta kelahiran.

"Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan,” ujar Zudan mengutip keterangan resmi Kemendagri, Sabtu (24/4/2021).

Dia menjelaskan, bagi yang sudah merekam data, harus diverifikasi dengan nama asli dulu. Adapun, pendataannya tidak harus semua ke Jakarta.

“Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-el sesuai dengan alamat asalnya," kata Dirjen Zudan.

Pasalnya, berdasarkan keterangan Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo, banyak transgender tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK dan akta kelahiran.

Kondisi ini mempersulit mereka mengakses layanan publik lain, seperti bidang kesehatan untuk mengurus BPJS Kesehatan, mendapat bantuan sosial dan lainnya

"Kawan-kawan transgender ini masih kerap menemui hambatan ketika mengurus layanan publik terutama terkait administrasi kependudukan. Mungkin karena miskin dan minder, malu, atau hambatan lainnya. Akibatnya mereka sulit mengurus pelayanan publik lain, seperti BPJS-Kes, atau sulit mendapat akses bansos. Padahal banyak di antaranya yang hidup miskin sebagai pengamen dan profesi lainnya," kata Hartoyo.

Sebagai tahap awal, Perkumpulan Suara Kita sudah mengumpulkan data 112 transgender di Jabodetabek yang sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan untuk dibantu pengurusannya.

Data tersebut mencakup nama asli (bukan nama panggilan), tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, dan nama bapak.
Sementara itu, bagi transgender yang pernah terdata dan punya KTP lama, kata Zudan, Dukcapil akan melakukan verifikasi data tersebut di database.

“Buat yang datanya cocok Dukcapil akan mencetakkan KTP-el terbaru untuk mereka,” imbuh Zudan.

Dirjen Zudan sendiri sudah menunjuk pejabat pelaksana yang akan membantu sepenuhnya mengkoordinasikan para transgender mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah.

Kemudian, terkait surat pindah dan akta kelahiran, Dirjen Zudan menyarankan dapat diurus secara daring atau via Whatsapp di Dinas Dukcapil setempat.

"Yang penting kita koordinasi agar diberikan kemudahan, data 112 orang sudah terkumpul bisa di WA ke saya," kata Zudan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri e-ktp transgender ditjen dukcapil
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top