Bisnis.com, SYDNEY - Selandia Baru dilaporkan sedang berancang-ancang untuk membuka perbatasan mereka dengan Australia.
Selandia Baru yang berjuluk Negeri Kiwi itu diperkirakan akan segera membuka perbatasannya demi menerima pelancong dari Negeri Kanguru, Australia.
Penyiar televisi Selandia Baru 1NEWS melaporkan pada Selasa (6/4/2021) tanpa menyebut sumber bahwa Selandia Baru akan membuka pintu bagi warga Australia pada akhir pekan ini.
Laporan itu muncul ketika Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dijadwalkan mengumumkan tanggal perjalanan bebas karantina dengan Australia pada Selasa malam.
Sebelumnya, pemerintahan Ardern menghadapi tekanan yang meningkat dari kalangan bisnis untuk membuka perbatasan.
Apa yang disebut 'gelembung perjalanan' akan membatasi pelancong dari daerah tertentu ketika terjadi wabah di Australia dan diperkirakan berjalan berdasarkan situasi masing-masing negara bagian, kata penyiar itu.
Baca Juga
Kunjungan turis Australia selama musim ski dan liburan sekolah akan "sangat berarti" bagi industri-industri yang sedang berada dalam kesulitan di Selandia Baru. Hal itu disampaikan Wakil Perdana Menteri Grant Robertson di 1News.
Namun, Robertson tidak memberikan petunjuk kapan perbatasan akan dibuka.
Baik Australia maupun Selandia Baru lebih berhasil mengelola krisis Covid-19 daripada kebanyakan negara maju lainnya.
Kedua negara itu sejak awal menutup perbatasan internasional mereka untuk nonwarga negara dan penduduk tetap selama pandemi.
Sebagian besar negara bagian Australia telah membuka perbatasan mereka ke Selandia Baru sejak Oktober lalu.
Selandia Baru selama ini menunda mengambil langkah serupa karena wabah sporadis di beberapa kota di Australia.
Sementara itu, surat kabar The Australian melaporkan pada Selasa --dengan mengutip sumber pemerintah dan industri-- bahwa perjalanan bebas karantina antarnegara dapat dimulai pada 12 atau 19 April.
Maskapai penerbangan telah memulai pemesanan dengan "yang tanggal 19 bisa dipastikan", kata kepala pariwisata Kamar Dagang dan Industri Australia John Hart seperti dikutip dalam laporan itu.
Kementerian luar negeri Australia belum menanggapi permintaan komentar.
