Bisnis.com, TANJUNG PINANG - Kompetensi harus menjadi kriteria dalam menentukan orang yang akan mengisi jabatan staf khusus, staf ahli, hingga kepala organisasi perangkat daerah.
Hal itu diingatkan KPK agar Gubernur Riau bisa terbantu dalam menjalankan tugas dan programnya.
Penempatan orang yang kompeten akan mendukung kelancaran tugas dan keberhasilan gubernur menjalankan program kerja.
"Kami mendorong jabatan staf khusus, staf ahli, hingga kepala OPD ditempati orang-orang berkompeten di bidangnya," kata Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I Maruli Tua di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Senin (22/3/2021).
Maruli mengatakan Pemprov Kepri memiliki tantangan besar dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, mengingat daerah itu baru selesai melaksanakan Pilkada Serentak 2020.
Menurutnya Kepri rawan adanya praktik korupsi terutama pada bidang politik yang berdampak pada sistem birokrasi.
"Maka itu, jauh-jauh hari kami ingatkan jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Kepri," ujar Maruli.
Pihaknya pun meminta seluruh elemen Pemerintahan Kepri memperkuat sistem dalam birokrasi supaya perilaku koruptif dapat dicegah.
Selain itu, mendorong Pemprov Kepri mengedepankan prinsip right man on the right place dalam menempati suatu jabatan.
Dengan menempatkan figur yang profesional, berintegritas, dan kompeten maka pencegahan korupsi bisa berjalan dengan baik.
"Perkuat sistem. Jauhi praktik-praktik korupsi klasik seperti pemotongan termin proyek, anggaran OPD, dan sebagainya," ujar Maruli.
