Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemendikbud Pede Program SMK PK Bisa Jawab Permasalahan Mendasar

Beberapa masalah mendasar di SMK antara lain banyaknya lulusannya yang menganggur dan kurangnya guru produktif.
Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto membuka acara media gathering dan kunjungan ke SMK 27 Jakarta, Selasa (11/8/2020). JIBI/Bisnis-Mutiara Nabila
Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto membuka acara media gathering dan kunjungan ke SMK 27 Jakarta, Selasa (11/8/2020). JIBI/Bisnis-Mutiara Nabila

Bisnis.com, JAKARTA – Dirjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Wikan Sakarinto mengklaim program SMK Pusat Keunggulan bisa menjawab masalah-masalah mendasar yang ada di jenjang pendidikan SMK saat ini.

Beberapa masalah mendasar di SMK antara lain banyaknya lulusannya yang menganggur dan kurangnya guru produktif.

“Pertama, tahun ini kami ingin melanjutkan link and match, tapi tuntas, bukan cuma beli alat bangun gedung, manusianya nggak dibangun,” kata Wikan dalam konferensi virtual, Jumat (19/3/2021).

Kemendikbud akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengawasi SMK, untuk mengetahui mana saja yang masih produktif dan relevan dan apa saja potensinya termasuk potensi daerahnya.

Kemudian, Dirjen Pendidikan Vokasi juga bekerja sama meminta bantuan kepada 100 kampus untuk pendampingan oleh perguruan tinggi, mencakup aspek perencanaan dan pengelolaan program SMK Pusat Keunggulan.

Kemudian, lanjut Wikan, SMK yang mengikuti program SMK PK akan mendapat bantuan fisik dan non-fisik. Direktur SMK Bakrun memerincikan anggaran nonfisik nilainya Rp200 juta, dan anggaran fisik senilai Rp1,4 miliar - Rp4 miliar per SMK, tergantung bidang SMK-nya.

Lebih lanjut, untuk permasalahan SDM, seperti guru dan kepala sekolah, tahun ini selain bantuan fisik dan alat, Kemendikbud juga menyiapkan ratusan miliar untuk memberi pelatihan kepada guru dan kepala sekolah.

“Dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi pensiun guru besar-besaran. Kita juga siapkan kebijakan RPL [rekognisi pembelajaran lampau], untuk menarik orang industri menjadi guru. Itu terobosan, dan guru industri akan bertambah, untuk menjawab kekurangan guru produktif,” jelas Wikan.

Kemudian, SMK PK akan pakai Kurikulum Merdeka, agar sekolah bisa mengembangkan sendiri kompetensi keahlian yang lain. Dalam kurikulum ini fleksibilitasnya sangat tinggi, sehingga kalau tidak sesuai, Kemendikbud tetap terbukan dan memberi alternatif untuk beralih ke program keahlian lain.

“Dulu ada 149 spektrum keahlian, itu terlalu beragam. Sekarang sudah kita sederhanakan jadi 59, kita naikkan menjadi program keahlian. Sehingga beberapa yang sudah ketinggalan zaman akan coba di situ dia bisa ngetwist ke mana. Karena ketika spektrum itu bidangnya sudah nggak laku lagi akan berat,” imbuh Bakrun.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper