Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan bahwa masih banyak pengunjung dari luar negeri yang masuk perbatasan Indonesia tanpa menerapkan protokol kesehatan ketat.
Akibatnya, kasus di beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan luar negeri atau sebagai destinasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti di Kalimantan Barat, mengalami lonjakan.
Menurut laporan yang diterima Doni, peningkatan kasus itu diprediksi dan diduga karena adanya kepulangan atau aktivitas keluar masuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kalbar, yang didominasi melalui perjalanan darat.
“Meningkatnya kasus aktif Covid-19 di Kalbar yang diprediksi dan diduga itu berasal dari PMI yang kembali dari negara tetangga,” jelas Doni, melalui keterangan resmi, Kamis (18/3/2021).
Berdasarkan data sebelumnya, Provinsi Kalbar pada Februari yang lalu termasuk wilayah yang memiliki angka kasus Covid-19 terendah. Angka kesembuhan pada saat itu telah mendekati 98 persen dan angka kematian 0,62 persen atau jauh di bawah angka rata-rata nasional yang saat ini berada di posisi 2,70 persen.
Adapun, guna mencegah adanya peningkatan angka Covid-19 melalui ‘kasus impor’ tersebut, Doni meminta segenap komponen yang ada di wilayah itu segera melakukan upaya kolaboratif dalam menjalankan operasinya.
Salah satu upaya melalui komando dan koordinator dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalbar Khusus Perbatasan melalui permintaan Gubernur Kalbar Sutarmidji, dibantu unsur Forkopimda setempat dan instansi serta lembaga terkait.
Selain itu, unsur dari Pemerintah Pusat tetap akan memberikan dukungan baik dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri dan lainnya.
“Kita ingin agar apa yang telah diraih oleh Provinsi Kalbar ini bisa kita pertahankan. Oleh karenanya peningkatan kasus ini harus segera carikan solusinya dengan berkolaborasi,” kata Doni.
“Segala kebutuhan yang tidak bisa disiapkan daerah akan diusulkan kepada pusat,” imbuhnya.
Kemudian terkait anggaran, Doni meminta agar dalam pelaksanaannya nanti dapat melibatkan BPKP, mulai dari perencanaan hingga operasionalnya. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi atau menimbulkan kerugian negara.
“Di sini ada juga BPKP provinsi ada dari pusat juga yang nanti bersama-sama untuk mengawal. Jadi mulai dari proses perencanaan sampai dengan operasional itu harus dikawal BPKP agar tidak terjadi kerugian negara,” jelas Doni.
