Bisnis.com, JAKARTA - Di saat Indonesia diminta menjadi bagian dari perundingan perdamaian di Afghanistan, Amerika Serikat mengajukan formula transisional menuju perdamaian.
Amerika Serikat menyerukan agar pemerintah Afghanistan saat ini digantikan oleh pemerintahan sementara.
Pemerintahan sementara versi AS akan memerintah Afghanistan sampai konstitusi baru disepakati dan pemilihan umum diadakan. Sementara itu, sebuah komisi bersama memantau gencatan senjata.
Demikian rancangan rencana perdamaian buatan AS itu seperti dilihat Reuters, Senin (8/3/2021) waktu setempat.
Masalahnya, pihak-pihak yang bertikai telah lama menaruh keberatan mendalam terhadap ide-ide kunci dalam usulan itu.
Utusan khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad membagikan proposal "Pemerintahan Perdamaian Transisi" itu minggu lalu kepada Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, pemimpin oposisi dan masyarakat sipil, dan perunding Taliban.
Baca Juga
Di bawah pemerintahan sementara, parlemen nasional dapat diperluas untuk memasukkan anggota Taliban atau ditangguhkan sampai setelah pemilihan, demikian usulan dalam rencana AS tersebut.
Proposal itu juga menyebutkan bahwa Afghanistan "tidak dapat menampung teroris atau mengizinkan aktivitas terkait teroris di wilayahnya" yang mengancam negara-negara lain, dan bahwa Taliban harus meninggalkan tempat berlindung dan hubungan militer "di negara-negara tetangga."
Empat sumber politik di Kabul yang berbicara tanpa menyebut nama, termasuk seorang pejabat senior istana kepresidenan, membenarkan keaslian salinan rancangan rencana yang dilihat oleh Reuters itu.
Rencana tersebut telah dilaporkan oleh TOLO News dan saluran (media) Afghanistan lain.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan kepada wartawan pada Senin: "Setiap gagasan yang kami ajukan, setiap proposal yang ada di luar sana ... kami pahami bahwa proses ini, pada intinya, harus dipimpin Afghanistan dan dimiliki Afghanistan."
Pemerintahan baru AS di bawah Presiden Joe Biden ingin menghidupkan kembali pembicaraan damai yang macet sebelum 1 Mei, ketika 2.500 tentara AS terakhir harus meninggalkan Afghanistan berdasarkan kesepakatan Februari 2020 antara Taliban dan pemerintahan Trump.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pekan lalu mengusulkan dalam sebuah surat kepada para pemimpin Afghanistan bahwa Turki mengadakan pertemuan tingkat pejabat tinggi "dalam beberapa minggu mendatang untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian."
Ashraf Ghani Tolak Lengser
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkam menolak lengser untuk memberi jalan bagi berlangsungnya pemerintahan transisi usulan AS tersebut.
Pejabat senior istana kepresidenan di Kabul menggemakan penolakan itu pada Senin: "Kami tidak akan pernah menerima pembentukan [pemerintahan] sementara melalui konferensi atau kesepakatan politik."
Taliban menolak gencatan senjata dan pemilihan umum. Tapi, seorang pemimpin Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa meskipun para pemberontak tidak akan bergabung dengan pemerintahan sementara, mereka tidak menentang pembentukan pemerintahan itu.
Rancangan AS itu menyerukan pembentukan pemerintahan transisi, termasuk "administrasi eksekutif" yang dipilih oleh kedua pihak, "dengan pertimbangan khusus untuk pelibatan yang bermakna dari kalangan wanita dan anggota semua kelompok etnis."
Pemerintahan sementara “di bawah presiden yang dipilih oleh kedua belah pihak“ akan menjalankan negara sampai pemilu dapat diadakan di bawah konstitusi yang dirancang oleh sebuah komisi, yang dipilih oleh kedua belah pihak dan presiden.
Gencatan senjata nasional akan dipantau oleh komisi gabungan, dengan masing-masing pihak memilih empat anggota dan yang kesembilan ditentukan oleh presiden sementara. Tiga pengamat internasional akan bekerja dengan komisi tersebut, menurut rancangan tersebut.
Laurel Miller, mantan penjabat perwakilan khusus AS untuk Afghanistan dan Pakistan, mengatakan aspek yang paling "diperdebatkan" dari rencana AS itu adalah bagaimana kekuasaan akan dibagi dalam pemerintahan transisi itu.
Miller, yang sekarang bekerja dengan International Crisis Group, sebuah organisasi resolusi konflik, menambahkan bahwa para pemimpin Taliban "bahkan belum mengungkapkan posisi awal mereka dalam substansi apa pun, apalagi memikirkan hal seperti ini."
Jusuf Kalla
Sebelumnya, Presiden Afganistan Ashraf Ghani telah meminta mantan wapres Jusuf Kalla (JK) memimpin dialog perdamaian dengan Taliban.
Pernyataan itu disampaikan Ashraf Ghani saat menjamu Jusuf Kalla di Gulkhana Palace Kompleks Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Kamis (24/12/2020).
Presiden Ghani menginginkan sebuah perundingan damai antara pemerintah Afganistan dan Kelompok Taliban berlangsung di Indonesia serta dipimpin Mantan Wapres RI Jusuf Kalla.
Ghani secara tegas meminta Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut memimpin jalannya perundingan damai antara pemerintah Afganistan dan Taliban.
“Kami minta tolong pada Pak JK [Jusuf Kalla] agar bicara dengan mereka dan tengahi kami. Saya juga mengusulkan dan menginginkan ada satu putaran perundingan berlangsung di Indonesia dan dipimpin langsung oleh Pak JK," ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers, Sabtu (26/12/2020).
Dia menuturkan Afganistan butuh pelajaran berharga dari bangsa Indonesia sekaligus JK bagaimana menciptakan perdamaian.
Ashraf Gani juga ingin mengetahui proses secara detail bagaimana mengimplementasikan butir butir yang diperjanjikan dalam perdamaian.
Menanggapi permintaan tersebut, JK menyatakan kesediaannya dan menyambut baik ajakan Presiden Ashraf Ghani.
Tak lupa, JK mengikutsertakan Hamid Awaludin, yang merupakan Ketua Juru Runding Helsinki untuk Perdamaian Aceh beberapa tahun silam.
"Selama di Kabul, saya telah berdiskusi bertukar pikiran tentang perdamaian dengan Menteri Agama dan Haji, Menlu serta Tim Juru Runding Afghanistan," tutur JK.
Selain meminta Indonesia menjadi tuan rumah perundingan damai, Asraf Ghani juga ingin mengadopsi tata kelola Masjid di Indonesia untuk diterapkan di Afganistan.
Masjid di Indonesia itu adalah pusat ibadah sekaligus pusat aktivitas soaial, itu yang saya bayangkan kita bisa adopsi di Afghanistan. selalu saya membayangkan masjid itu adalah epicentrum dari kehidupan sehari-hari” ungkap Ghani.
Rencana JK
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkait usulan Pemerintah Afghanistan agar Indonesia bisa memfasilitasi dialog dengan Taliban di Jakarta.
Perundingan antara Pemerintah Afghanistan dengan Taliban ini dilakukan dengan harapan agar konflik kekerasan di negara tersebut bisa segera berakhir.
Selain berkoordinasi dengan Wapres Ma'ruf Amin, JK yang juga merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) ini juga akan mengajak ulama-ulama di Indonesia untuk membujuk Taliban agar mau berdialog dengan Pemerintah Afghanistan.
“Mengundang pihak yang berkonfik untuk berdialog di Jakarta itu salah satu opsi, kita akan mengundang melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saya juga akan segera melaporkan ke wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk berkordinasi bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari Pemerintah RI” kata JK dalam keterangan tertulis, Rabu (23/12/2020).
Adapun, Pemerintah Afghanistan berharap Jusuf Kalla (JK) beserta ulama-ulama di Indonesia bersedia untuk memfasilitasi dialog antara pihaknya dengan faksi Taliban demi mengakhiri konflik kekerasan yang semakin meningkat di negara tersebut. Pemerintah Afganistan ingin dialog tersebut dilakukan di Jakarta.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama dan Haji Republik Islam Afghanistan Mohammad Qasim Halimi saat berdialog dengan JK di Istana Presiden Afganistan Char Chinar Palace di Kabul, Rabu (23/12/2020).
“Kita ingin Pak JK dan ulama Indonesia memfasilitasi dialog ulama Afghanistan dan ulama Taliban untuk mengakhiri konflik,” kata Qasim.
Qasim menyebutkan konflik tersebut terjadi akibat adanya perbedaan antara faksi-faksi di Afganistan dalam hal mencari model pemerintahan Islam yang cocok bagi negara islam berpenduduk 32 juta jiwa tersebut.
Qasim menyatakan pihaknya ingin segera mengakhiri tindak kekerasan dan saling bunuh antarwarganya dikarenakan adanya perbedaan pendapat.
“Konflik di Afganistan akibat adanya perbedaan mengenai model pemerintahan Islam mana yang cocok bagi negara kami. Untuk itu kami ingin semua itu diakhiri, dan kami ingin mendiskusikan untuk segera menentukan bentuk pemerintahan yang cocok,” ujarnya.
Dialog Menlu Retno dan Menlu AS
Pemerintah Indonesia juga tak tinggal diam dalam isu perdamaian di Afghanistan. Melalui Menlu Retno Marsudi, Indonesia menyampaikan pandangannya soal Afghanistan kepada AS.
Hal itu terungkap saat Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melakukan percakapan teleponnya dengan Menlu AS Antony Blinken, Rabu (17/2/2021).
Retno menyebutkan pentingnya kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat di level kawasan dan global.
Retno juga meyakini kerja sama kedua negara akan semakin meningkat seiring dengan kontribusi kepada berbagai permasalahan global dan kawasan.
“AS melihat Indonesia sebagai mitra yang sangat penting, pemimpin di kawasan Indo Pasifik dan juga mitra ekonomi yang penting,” tulisnya dalam akun Twitter.
Dalam percakapan tersebut, kedua Menlu membahas berbagai isu seperti multilateralisme, perdamaian di Palestina dan Afghanistan, serta pergolakan di Myanmar.
Jalan perdamaian bagi Afghanistan telah dirintis, Indonesia termasuk salah satunya. Masih belum diketahui, apakah Indonesia akan mendukung skema perdamaian usulan AS, atau ada formula lain.
Bagaimana pula dengan formula yang akan dibawakan JK untuk mendamaikan Afghanistan.
Kita juga masih akan menantikan apakah JK tetap menjadi penengah konflik pemerintah Afghanistan dan Taliban.
Selebihnya, jika JK tetap menjadi penengah, kita akan menantikan apakah "tangan dingin" JK dalam menyelesaikan konflik di Tanah Air juga bisa mendamaikan Afganistan.
