Bisnis.com, JAKARTA - Para diplomat Amerika Serikat (AS), India, Jepang, dan Australia mendesak rezim militer Myanmar kembali pada demokrasi dalam satu pembicaraan empat negara, menurut Departemen Luar Negeri AS.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam pembicaraan bersama pertamanya itu membahas kebutuhan mendesak untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis di Myanmar sekaligus penguatan ketahanan demokrasi dalam arti lebih luas, kata juru bicara Ned Price.
Militer myanmar telah menangkap para pemimpin sipil, termasuk pemimpjn sipil Aung San Suu Kyi dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun setelah menuduh bahwa pemilu pada November tahun lalu diliputi oleh penipuan. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum menolak keluhan tentara.
Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bahwa dia setuju dengan rekan-rekannya di AS, India dan Australia bahwa demokrasi harus segera dipulihkan di Myanmar.
Motegi memberikan komentarnya setelah percakapan telepon dengan Blinken, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne seperti dikutip ChannelNewsAsia, Jumat (19/2/2021).
Secara terpisah, Inggris mengumumkan akan menjatuhkan sanksi pada tiga jenderal di Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius setelah kudeta militer.
Baca Juga
"Kami, bersama sekutu internasiona akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia dan akan mencari keadilan bagi rakyat Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab.
Sedangkan, Washington memberlakukan sanksi baru terhadap militer Myanmar pekan lalu dan mendesak anggota PBB lainnya untuk mengikutinya.
Inggris menyatakan, akan segera memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar: Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut dan Wakil Menteri Dalam Negeri Than Hlaing.
Inggris juga telah memberlakukan sanksi terhadap 16 orang dari militer Myanmar sebelumnya.
Sedangkan, Kanada mengumumkan sanksi serupa terhadap sembilan pejabat militer Myanmar dengan menyatakan kudeta telah menyebabkan penahanan massal, penggunaan kekuatan dan pembatasan kebebasan demokratis.
"Kami bekerja bersama mitra internasional kami yang menyerukan pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dan kami menggemakan seruan mereka kepada militer Myanmar untuk membebaskan mereka yang telah ditahan secara tidak adil dalam pengambilalihan militer," kata Menteri Luar Negeri Marc Garneau dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, Bank Dunia pada hari Kamis mengatakan mengambil sikap "ekstra hati-hati" terhadap keterlibatan masa depan dengan Myanmar tetapi terus melaksanakan proyek yang ada di sana.
