Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sejumlah Negara Jatuhkan Sanksi pada Militer Myanmar

Militer myanmar telah menangkap para pemimpin sipil, termasuk pemimpjn sipil Aung San Suu Kyi dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 19 Februari 2021  |  06:16 WIB
Seorang biksu Buddha memegang tanda berdiri di samping kendaraan lapis baja saat protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Minggu (14/2/2021)./Antara - Reuters/Stringer
Seorang biksu Buddha memegang tanda berdiri di samping kendaraan lapis baja saat protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Minggu (14/2/2021)./Antara - Reuters/Stringer

Bisnis.com, JAKARTA - Para diplomat Amerika Serikat (AS), India, Jepang, dan Australia mendesak  rezim militer Myanmar kembali pada demokrasi dalam satu pembicaraan empat negara, menurut Departemen Luar Negeri AS.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam pembicaraan bersama pertamanya itu membahas kebutuhan mendesak untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis di Myanmar sekaligus penguatan ketahanan demokrasi dalam arti lebih luas, kata juru bicara Ned Price.

Militer myanmar telah menangkap para pemimpin sipil, termasuk pemimpjn sipil Aung San Suu Kyi dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun setelah menuduh bahwa pemilu pada November tahun lalu diliputi oleh penipuan. Akan tetapi, Komisi Pemilihan Umum menolak keluhan tentara.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bahwa dia setuju dengan rekan-rekannya di AS, India dan Australia bahwa demokrasi harus segera dipulihkan di Myanmar.

Motegi memberikan komentarnya setelah percakapan telepon dengan Blinken, Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dan Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne seperti dikutip ChannelNewsAsia, Jumat (19/2/2021).

Secara terpisah, Inggris mengumumkan akan menjatuhkan sanksi pada tiga jenderal di Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius setelah kudeta militer.

"Kami, bersama sekutu internasiona akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia dan akan  mencari keadilan bagi rakyat Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab.

Sedangkan, Washington memberlakukan sanksi baru terhadap militer Myanmar pekan lalu dan mendesak anggota PBB lainnya untuk mengikutinya.

Inggris menyatakan, akan segera memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap tiga anggota militer Myanmar: Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut dan Wakil Menteri Dalam Negeri Than Hlaing.

Inggris juga telah memberlakukan sanksi terhadap 16 orang dari militer Myanmar sebelumnya.

Sedangkan, Kanada mengumumkan sanksi serupa terhadap sembilan pejabat militer Myanmar dengan menyatakan kudeta telah menyebabkan penahanan massal, penggunaan kekuatan dan pembatasan kebebasan demokratis.

"Kami bekerja bersama mitra internasional kami yang menyerukan pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dan kami menggemakan seruan mereka kepada militer Myanmar untuk membebaskan mereka yang telah ditahan secara tidak adil dalam pengambilalihan militer," kata Menteri Luar Negeri Marc Garneau dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Bank Dunia pada hari Kamis mengatakan mengambil sikap "ekstra hati-hati" terhadap keterlibatan masa depan dengan Myanmar tetapi terus melaksanakan proyek yang ada di sana.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

myanmar aung san suu kyi
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top