Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Seragam Sekolah, Din Syamsuddin Dorong Revisi SKB 3 Menteri

SKB 3 menteri tersebut muncul di tengah polemik hijab di salah satu sekolah negeri di Sumatra Barat.
Aksi cinta damai serta menolak demo dan tindakan anarkis di halaman SMA 3 Semarang, Jawa Tengah, Senin 19 Oktober 2020./Bisnis-Alif Nazzala Rizqi
Aksi cinta damai serta menolak demo dan tindakan anarkis di halaman SMA 3 Semarang, Jawa Tengah, Senin 19 Oktober 2020./Bisnis-Alif Nazzala Rizqi

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mendorong perbaikan dalam aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri soal pakaian seragam di sekolah.

"Perlu sekali dihilangkan, dicabut, ditarik atau dengan bahasa moderat, disarankan direvisi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar dan budaya Indonesia," kata Din dalam diskusi daring yang dipantau dari Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Ia mengatakan, SKB 3 menteri tersebut muncul di tengah polemik hijab di salah satu sekolah negeri di Sumatra Barat.

Peraturan yang disepakati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri itu, jika ditinjau dari sisi sosiologis dan antropologis kultural bertentangan dengan kearifan lokal.

Menurut Din Syamsuddin, SKB 3 menteri yang memberi larangan pihak  sekolah mengatur seragam siswa didiknya, akan mengurangi sisi religiusitas di lingkungan pendidikan.

Dalam forum webinar yang sama, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengatakan, sejatinya SKB 3 Menteri belum memiliki urgensi karena justru dapat memisahkan religiusitas dari dunia pendidikan.

Lembaga pendidikan, kata dia, sedang berupaya menanamkan budi pekerti dengan salah satu instrumennya adalah materi-materi keagamaan seperti melalui aturan pakaian di sekolah.

Hal itu sebaiknya ditinjau kembali oleh pemerintah agar mengurangi keresahan unsur masyarakat yang menginginkan nilai religiusitas melalui aturan berpakaian yang proporsional.

Siti mengatakan, ada keresahan dari unsur masyarakat terkait SKB 3 menteri itu, dan sebaiknya aspirasi mereka diserap dan diakomodasi.

"Pendidikan sebaiknya bisa mentransfer nilai yang cukup. Kalau ada keresahan, maka keberpihakan sedang tidak ada kepada kita," katanya.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper