Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Partai Penguasa Myanmar Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi

Partai berkuasa National League for Democracy Myanmar menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi pada Selasa (22/2/2022).
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 02 Februari 2021  |  14:51 WIB
Penasihat Pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara di sebuah sesi di World Economic Forum on Asean di Convention Center, Hanoi, Vietnam, Rabu (12/9). - Reuters/Kham
Penasihat Pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara di sebuah sesi di World Economic Forum on Asean di Convention Center, Hanoi, Vietnam, Rabu (12/9). - Reuters/Kham

Bisnis.com, JAKARTA - Partai berkuasa National League for Democracy Myanmar menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi pada Selasa setelah kudeta militer pada sehari sebelumnya.

Dilansir dari South China Morning Post, Selasa (2/2/2021), pada Senin malam, saluran televisi negara Myanmar menyiarkan pengumuman pelengseran 24 menteri Suu Kyi dan menunjuk 11 figur baru. Wunna Maung Lwin diangkat sebagai menlu yang baru. Sebelumnya, dia menjabat posisi yang sama sebelum Suu Kyi.

“Bebaskan seluruh tahanan termasuk Presiden [Win Myint] dan Menteri Luar Negeri [Suu Kyi]. Kami melihat ini sebagai noda pada sejarah Negara dan [angkatan bersenjata] Tatmadaw,” seperti dikutip dari akun resmi di Facebook.

Beberapa orang baru masih dari kalangan militer dan yang lainnya merupakan mantan menteri yang sebelumnya sempat menjabat pada zaman Presiden Thein Sein, termasuk Win Shein, yang menduduki jabatan menteri keuangan dan perencanaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan orang dilaporkan ditahan, termasuk Pemimpin NLD Suu Kyi yang berada di Ibukota. Adapun pasangan dari para pejabat NLD ditahan di rumah.

Hingga saat ini keberadaan Suu Kyi belum diketahui. Militer Myanmar menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan umum.

Ketua Asean yang saat dipegang oleh Brunei Darussalam menyatakan permintaan adanya dialog dan rekonsiliasi antar pihak di Myanmar mengikuti pengambilalihan kekuasaan oleh militer.

Asean menegaskan kembali tujuan dan prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN, yakni kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental.

“Kami mendorong terwujudnya dialog, rekonsiliasi, dan pengembalian situasi menjadi normal sesuai dengan harapan dan kepentingan rakyat Myanmar,” seperti dikutip dari pernyataan resmi.

Dilaporkan oleh Channel News Asia, Bank Dunia mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi Myanmar. Mereka juga memperingatkan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh militer dapat berisiko pada kemunduran besar dalam transisi negara dan prospek perkembangannya.

"Kami prihatin tentang keselamatan dan keamanan orang-orang di Myanmar, termasuk staf dan mitra kami, dan terganggu oleh penutupan saluran komunikasi baik di dalam Myanmar maupun dengan dunia luar," kata Bank Dunia dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin malam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

myanmar aung san suu kyi
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

To top