Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sekjen PBB Kutuk Kudeta Myanmar dan Penahanan Aung San Suu Kyi

Pihak militer Myanmar mengumumkan status kedaruratan pada Senin usai mereka melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior, termasuk Aung San Suu Kyi.
Pendukung militer Myanmar mengikuti aksi unjuk rasa menentang Komisi Pemilihan Serikat, pemerintah terpilih dan kedutaan asing, di Yangon, Myanmar, Sabtu (30/1/2021)/Antara Foto/Reuters-Shwe Paw Mya Tin/AWW/djo
Pendukung militer Myanmar mengikuti aksi unjuk rasa menentang Komisi Pemilihan Serikat, pemerintah terpilih dan kedutaan asing, di Yangon, Myanmar, Sabtu (30/1/2021)/Antara Foto/Reuters-Shwe Paw Mya Tin/AWW/djo

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak militer Myanmar untuk melepaskan Aung San Suu Kyi dan menghormati kehendak rakyat negara itu.

Dia pun mengutuk keras penahanan Aung San Suu Kyi serta sejumlah pemimpin politik Myanmar lainnya. Hal itu diungkapkan juru bicaranya, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Minggu (31/1/2021) waktu New York, AS, atau Senin waktu Myanmar.

"Perkembangan ini menunjukkan serangan yang serius terhadap reformasi demokratis. Semua pemimpin harus bersikap untuk kepentingan terbesar dalam reformasi demokrasi Myanmar, dengan melakukan dialog yang bermakna, menahan diri dari kekerasan, dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan fundamental," jelas Dujarric.

Pihak militer Myanmar mengumumkan status kedaruratan pada Senin usai mereka melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior di pemerintahan, sebagai aksi yang mereka sebut untuk merespons kecurangan pemilu tahun lalu.

Dalam sebuah video yang disiarkan di saluran televisi milik militer, disebutkan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Pengumuman itu menyusul ketegangan politik yang memburuk selama beberapa hari dan meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan kudeta militer, dan menjelang beberapa jam sebelum sesi baru parlemen dimulai.

Seperti diberitakan sebelumnya, partai berkuasa NLD mengklaim kemenangan besar sebanyak 83 persen suara yang memungkinkan partai tersebut untuk membentuk pemerintahan. Pemilu tersebut merupakan pemungutan suara demokratis kedua di negara itu sejak berakhirnya pemerintahan militer langsung pada 2011.

Di sisi lain, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer memenangkan 33 kursi dari prediksi mereka sebanyak 476 kursi. Akibatnya, partai militer mengancam melakukan kudeta jika investigasi Pemilu November 2020 tidak dilakukan.

Adapun, Singapura menanggapi kudeta tersebut dengan menyatakan kepedulian besar dan meminta semua pihak menahan diri serta mengambil jalan yang menghasilkan perdamaian.

"Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi terkini di Myanmar. Kami mengamati situasi ini secara lekat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif dan damai," kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan lewat surel.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara/Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper