Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ada Kudeta Militer, Kemenlu Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang

Kondisi politik di Myanmar memanas setelah pihak militer merebut kekuasaan. Kudeta oleh militer itu pun dibarengi penangkapan Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat lain.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 01 Februari 2021  |  16:59 WIB
Sejumlah warga antre membeli barang kebutuhan di salah satu toko di Yangon, Myanmar, pascapenangkapan Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Mynt, dan sejumlah tokoh senior dari Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD), Senin (1/2/2021)/Antara Foto/Reuters/-Stringer - pras.
Sejumlah warga antre membeli barang kebutuhan di salah satu toko di Yangon, Myanmar, pascapenangkapan Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Mynt, dan sejumlah tokoh senior dari Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD), Senin (1/2/2021)/Antara Foto/Reuters/-Stringer - pras.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar untuk tetap tenang.

Seperti diketahui, kondisi politik di Myanmar memanas setelah pihak militer merebut kekuasaan. Kudeta oleh militer itu pun dibarengi penangkapan Pemimpin Tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat lain.

“KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul komunitas masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi hotline (nomor telepon—red) KBRI jika menghadapi masalah,” ujar Judha melalui pesan singkat, Senin (1/2/2021).

Berdasarkan data Kemlu, jumlah WNI di Myanmar sekitar 500 orang. Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan sebagai anak buah kapal (ABK). “Kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman,” kata Judha.

Militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin fajar.

Otoritas militer mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dialihkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, seiring dengan penahanan para tokoh politik yang masih dilakukan dan disebut sebagai respons atas kecurangan pemilu tahun lalu.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan keprihatinannya atas situasi politik yang memanas di Myanmar.

Oleh karena itu, Kemenlu dalam keterangan resminya meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri. "Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," demikian pernyataan resmi RI seperti diunggah Kemenlu di akun Twitter resminya, @Kemlu_RI, (1/2/2021) 11.57 WIB.

Pemerintah Indonesia pun mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Asean, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. RI juga berharap perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

"Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," demikian sambungan utasa Kemenlu di Twitter.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

myanmar

Sumber : Antara

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top