Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BPK Bakal Periksa Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna/Antara
Ketua BPK Agung Firman Sampurna/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akan memeriksa proses pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19.

Rencana itu disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menerima audiensi dari Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada Jumat (8/1/2021).

“Sesuai dengan mandat, kami akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin Covid-19 telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.,” kata Agung, Sabtu (9/1/2021).

Agung menyatakan pertemuan itu diselenggarakan atas permohonan audiensi dari Kementerian BUMN. Selama pertemuan mereka membahas pelaksanaan pengadaan dan distribusi vaksin yang dilaksanakan dalam kondisi kedaruratan (emergency) gelombang kedua pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. 

Agung Firman menjelaskan bahwa diskusi membahas berbagai permasalahan yang terindikasi sebagai risiko dalam kegiatan pengadaan dan distribusi vaksin. BPK, kata Agung, juga menyoroti pelaksanaan distribusi vaksin kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan rumah sakit.

”Permasalahan tersebut meliputi antara lain risiko finansial dalam pengadaan dan distribusi vaksin serta isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait keamanan, efikasi, dan efek samping," kata Agung.

Sebelumnya, kedua menteri itu juga menyambangi KPK pada hari yang sama. Keterangan itu disampaikan Plt Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri. Pada pertemuan ini akan dibicarakan perkembangan vaksin Covid-19 dam rencana pemberian vaksin dan diharapkan KPK bisa memberi masukan terkait rencana ini ungkap Ali. 

 "Melalui audiensi ini diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait rencana tersebut," ungkap Ali kepada Bisnis, Jumat (8/1/2021).

Selain dihadiri oleh Erick Thohir dan Budi Gunadi, pertemuan ini juga diikuti Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Drg. Murti Utami. 

Kunjungan ini diterima oleh dua orang pimpinan KPK yaitu Lili Pintauli Siregar dan Alexander Marwata. Selain itu juga hadir Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, beserta jajaran di Kedeputian Pencegahan. 

Seperti diketahui Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa vaksinasi akan dimulai pada minggu kedua Januari 2021. Pemerintah pun sudah mulai mendistribusikan vaksin Covid-19 semenjak Minggu (3/1/2021). 

Selain itu, Jokowi juga memastikan bahwa dirinyalah yang akan menerima vaksin Covid-19 buatan Sinovac pertama kali di Indonesia. Rencananya Jokowi akan divaksinasi Rabu, 13 Januari 2021 mendatang yang akan disiarkan secara langsung. 

"Saya juga yang akan disuntik pertama, nanti juga didahului dokter-dokter dan perawat, kemudian diikuti masyarakat lainnya," ungkap Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper