Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Demokrat Minta Pengawasan Bansos Diperketat Selama PPKM

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tanggal 11-25 Januari untuk Jawa-Bali diimbangi dengan pengawasan bantuan sosial (bansos) yang ketat.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 08 Januari 2021  |  17:09 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. - ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. - ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA--Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsuddin meminta agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tanggal 11-25 Januari untuk Jawa-Bali diimbangi dengan pengawasan bantuan sosial (bansos) yang ketat.

Didi berharap agar tidak ada penyimpangan dari bansos yang akan disalurkan selama masa pembatasan baru. Menurutnya, bantuan sosial yang dilakukan harus benar-benar tepat sasaran dan serupiah pun tidak boleh terjadi penyimpangan dan korupsi.

“Segera tinjau dan monitor pergerakan bantuan-bantuan sosial yang masih dan akan berjalan. Sebab PPKM harus ada kompensasi bansos," kata politisi Partai Demokrat itu, Jumat, (8/1/2021)

Dia juga mengapresiasi bantuan sosial berupa bantuan tunai atau cash. Dengan demikian diharapka rakyat kecil dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak kembali terpuruk.

Pemerintah, kata dia, harus bertindak dan memberi perhatian khususnya kepada UMKM yang sedang berjuang bangkit akibat pandemi Covid-19.

"UMKM dan rakyat bawah yang baru saja agak bergeliat secara ekonomi menjelang penghujung tahun 2020 lalu, jangan sampai harus mengalami penderitaan panjang lagi," katanya. Selain itu,

Didi mengimbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara disiplin seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.

"Karena (PPKM) tujuannya baik untuk mengurangi penyebaran COVID-19, namun di sisi lain kembali akan membatasi pergerakan ekonomi rakyat," katanya.

Sebelumnya Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan PPKM bukanlah karantina wilayah atau lockdown. Kebijakan itu melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat.

 "Kita tidak melakukan lockdown, kita hanya pembatasan bukan pelarangan dan tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan," kata Menko Perekonomian itu dalam konferensi pers daring via akun YouTube BNPB kemarin.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

partai demokrat bansos PPKM
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top