Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mencocokkan Kembali Program Vokasi Pascapandemi

Direktur Jenderal Pendidikan Kemendikbud Vokasi Wikan Sakarinto menjelaskan, melalui kebijakan “Merdeka Belajar” lembaga pendidikan vokasi mulai dari perguruan tinggi vokasi atau politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) diwajibkan untuk melakukan link and match dengan industri terkait.
Rezha Hadyan
Rezha Hadyan - Bisnis.com 05 Januari 2021  |  19:06 WIB
Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto melakukan kunjungan ke SMK 27 Jakarta, Selasa (11/8/2020). JIBI - Bisnis/Mutiara Nabila
Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto melakukan kunjungan ke SMK 27 Jakarta, Selasa (11/8/2020). JIBI - Bisnis/Mutiara Nabila

Bisnis.com, JAKARTA - Kemampuan dan keterampilan lulusan sekolah dan perguruan tinggi harus disesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini agar mampu terserap pasar, salah satunya dengan program link and match. Perubahan perilaku akibat pandemi membuat program itu perlu disesuaikan lagi.

Pandemi Covid-19 telah membuat banyak perusahaan terpaksa merumahkan sebagian karyawannya demi efisiensi. Peluang kerja bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi juga dirasa menyempit. Selain berkurangnya tawaran lowongan kerja, persaingan yang makin ketat juga jadi penyebab.

Kenormalan baru selama atau setelah masa pandemi menuntut perusahaan juga melakukan adaptasi, termasuk dalam kebutuhan tenaga kerjanya yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Mahatmi Parwitasari mengemukakan Indonesia sudah seharusnya menyiapkan tenaga kerja dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Tren yang berkembang saat ini, katanya, berpengaruh signfi kan terhadap kemampuan yang dibutuhkan oleh industri.

Menurut Mahatmi, kemampuan baru dibutuhkan untuk memenuhi permintaan akan tenaga kerja di

berbagai jenis pekerjaan baru yang mungkin tak pernah ada pada 10 tahun lalu. Pekerjaan baru ini akan lebih produktif dan bisa memberi kesempatan bagi pekerja mereka dibekali dengan kemampuan teknis yang sesuai serta ditunjang oleh softskill.

Mahatmi memperkirakan akan ada penambahan 2,3 juta—2,9 juta lapangan kerja baru pada 2020. Namun, persyaratan utama yang harus terpenuhi adalah pertumbuhan ekonomi mampu mencapai setidaknya 4,5%.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan untuk menghadapi tatanan dunia kerja baru diperlukan terobosan pendidikan vokasi untuk mengakomodasi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, angkatan kerja baru, hingga mereka yang saat ini sudah terserap oleh industri.

Jika tidak, jumlah angkatan kerja yang dak terserap atau pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) akan bertambah.

Nadiem menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah terobosan yang dirangkum dalam kebijakan “Merdeka Belajar”. Kebijakan tersebut secara garis besar berupaya untuk menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Dalam Merdeka Belajar episode ketiga, Kemendikbud membuat program ‘Kampus Merdeka’ yang memberi kesempatan mahasiswa memiliki pengalaman langsung di dunia kerja.

Direktur Jenderal Pendidikan Kemendikbud Vokasi Wikan Sakarinto menjelaskan, melalui kebijakan “Merdeka Belajar” lembaga pendidikan vokasi mulai dari perguruan tinggi vokasi atau politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) diwajibkan untuk melakukan link and match dengan industri terkait.

“Kemungkinan [angkatan kerja baru] terserap jelas besar karena kurikulum dirancang bersama, pendidikan dan pelatihan dilakukan bersama, sertifikasi dilakukan bersama, kecocokannya besar. Tidak seperti sebelumnya industri hanya menunggu hasil saja,” ujarnya.

DUAL SYSTEM

Wikan menambahkan link and match juga didukung oleh upaya peningkatan lulusan jenjang pendidikan. Lulusan Diploma III yang ada saat ini akan ditingkatkan menjadi Diploma IV atau sarjana terapan lewat pemagangan. Demikian halnya lulusan

SMK akan ditingkatkan menjadi lulusan Diploma II dengan penambahan waktu magang selama tiga semester.

“Dual system seperti di Jerman, SMK tiga tahun dan tiga semester, didominasi magang. Bisa tiga tahun saja dengan jenjang lulusan seperti saat ini tetapi semester akhir sepenuhnya magang. Untuk kursus, nantinya diharapkan dengan waktu tiga

hingga enam bulan bisa menghasilkan lulusan yang kompeten,” paparnya.

Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anton J. Supit menilai peningkatan keterampilan sumber daya manusia merupakan hal yang dak bisa ditawar untuk menghadapi perubahan akibat digitalisasi.

“Digitalisasi dan pandemi ini merupakan pukulan dahsyat untuk [sektor] ketenagakerjaan kita. [Sebanyak] 90% tenaga kerja kita bermasalah karena penggunaan teknologi yang masif. Dibutuhkan ekosistem yang kuat untuk mengatasi itu,” ungkapnya.

Untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang mampu menghadapi perubahan akibat masifnya digitalisasi, tentunya dibutuhkan kolaborasi antarpihak terkait, khususnya lembaga pemerintah yang saat ini masih saja terkungkung oleh ego sektoral.

Lead at Human Capital Deloitte Consulting South East Asia Andreati Yohannes mengatakan peningkatan keterampilan mutlak dibutuhkan, tak terkecuali bagi mereka yang saat ini berstatus sebagai pekerja terampil (skilled worker). Pasalnya, keterampilan yang mereka miliki saat sangat mungkin tidak dibutuhkan lagi dalam beberapa tahun ke depan.

“Kemampuan machine learning telah merubah nature of career. Hard skill yang dimiliki seorang pekerja belum tentu relevan dalam 2,5-5 tahun ke depan jika tidak ditingkatkan. Salah satu contohnya adalah skill akuntansi atau pekerjaan akuntan jika tidak melengkapi dirinya [dengan kemampuan lain] akan kadaluwarsa,” tuturnya.

Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat persaingan menjadi makin ketat. Rekan kerja makin beragam, termasuk bersaing dengan mesin yang memiliki kecerdasan buatan.

Usia rekan kerja pun makin bervariasi mulai dari pekerja berusia muda hingga tua, karena pekerjaan bisa dilakukan darimana dan kapan saja bermodalkan perangkat canggih. Tentunya, status mereka tak semuanya adalah pekerja penuh waktu.

Pesatnya perkembangan teknologi membuat pekerja paruh waktu atau bahkan pekerja lepas punya

kesempatan yang sama dengan pekerja penuh waktu atau part time job.

“Kolega kita bermacam-macam, mulai dari mereka yang [usianya] sangat muda 18 tahun atau bahkan usia lanjut 80 tahun, semuanya punya yang sama. Namun yang jelas, semuanya butuh skill bekerja secara virtual atau jarak jauh, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 seper saat ini,” ungkap Andreati.

Hal tersebut, menurutnya, bukanlah sebuah hal yang perlu dikhawatirkan. Karena sejatinya jenis pekerjaan baru justru hadir di balik pesatnya perkembangan teknologi, terutama pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data.

“Tsunami of data selama 2 tahun terakhir membuat pekerja dengan kemampuan pengolahan dan membaca data dibutuhkan. Pekerjaan yang banyak dicari saat ini contohnya adalah data scien st dan pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait,” katanya.

Apa yang disampaikan oleh Andrea sejalan dengan laporan terbaru dari Forum Ekonomi Dunia

(World Economic Forum/WEF).

Menurut Direktur Manajer WEF Saadia Zahidi, pandemi Covid-19 membuat implementasi teknologi oleh banyak perusahaan di dunia makin cepat.

“[Sebanyak], 80% perusahaan di dunia mempercepat implementasi teknologi. Revolusi robot tak bisa

lagi dihindarkan,” ujarnya.

WEF memprediksi jumlah manusia dan mesin yang bekerja di sebuah perusahaan akan seimbang pada 2025. Mesin-mesin tersebut akan fokus mengerjakan pekerjaan yang sifatnya repetitif, memasukkan dan memproses data, dan berbagai macam pekerjaan administratif.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

vokasi
Editor : Andhika Anggoro Wening

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top