Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggota KY Sukma Violetta Harap Kewenangan Nonyudisial Dialihkan ke KY

Posisi KY masih membingungkan. Posisinya pengawasan seperti di negara penganut sistem hukum anglo saxon, tapi sistem hukum yang dianut civil law.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 01 Januari 2021  |  16:02 WIB
Ketua Panitia Seleksi Hakim MK Harjono (tengah) bersama anggota Pansel Ningrum Natasya Sirait (kiri), Sukma Violetta (kedua kiri), Maruarar Siahaan (kedua kanan), dan Todung Mulya Lubis memberi keterangan pers seusai bertemu presiden, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/4). - Antara/Rosa Panggabean
Ketua Panitia Seleksi Hakim MK Harjono (tengah) bersama anggota Pansel Ningrum Natasya Sirait (kiri), Sukma Violetta (kedua kiri), Maruarar Siahaan (kedua kanan), dan Todung Mulya Lubis memberi keterangan pers seusai bertemu presiden, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/4). - Antara/Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta berharap kewenangan nonyudisial bisa dialihkan dari Mahkamah Agung (MA) ke KY.

Sukma menyinggung posisi KY saat ini  masih membingungkan. Posisinya pengawasan seperti di negara penganut sistem hukum anglo saxon, tapi sistem hukum yang dianut civil law

"Harusnya sistem satu atap itu transisi sifatnya. Wewenang nonyudisial sejatinya beralih ke KY. Tapi UU paket kekuasaan kehakiman tetap mempertahankan satu atap, dan didukung UUD 1945. Basisnya apa sehingga pengaturan kehakiman kita hanya mengarah pada sistem satu atap,” ungkap Sukma dikutip dari laman resmi KY, Jumat (1/1/2021).

Sukma mengatakan bahwa lahirnya sistem satu atap karena pada masa lalu, intervensi luar terhadap pengadilan besar, maka itu harus dilindungi. Kemudian waktu itu ada inkonsisitensi dengan sistem hukum Indonesia sendiri. Misalnya kewenangan rekrutmen hakim tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung (MA), tapi pemerintah. 

Akhirnya semua kewenangan dikembalikan ke MA sebagai sistem satu atap. Tidak hanya bidang yudisial. Pada tahun 1999 kewenangan nonyudisial diberikan kepada MA, berbeda dengan negara-negara lain.

Sedangkan KY hanya pengawasan dan Calon hakim agung (CHA). Kewenangan tersebar secara acak. Hal ini tentunya akan berpengaruh ke bagian yang lain. Misalnya terkait promosi, MA sudah lebih baik. Ada fit and proper test untuk calon KPN, hakim PT, dan KPT. Tapi masih ada ganjalan di aspek integritas. 

Di KY, aspek integritas ditemukan di banyak kegiatan, termasuk laporan masyarakat. Perlu ada kejelasan sistem promosi, untuk menjamin seleksi CHA mempunyai calon yang kesempatan lulusnya besar.

“Semoga diberikan peluang oleh DPR untuk diberikan wadah kepada KY terkait promosi hakim. Untuk menjamin seleksi CHA yang memenuhi kebutuhan MA. Selama ini KY tidak bisa memenuhi permintaan MA, karena selama ini yang memiliki syarat integritas masih kurang,” ungkap Sukma.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah agung komisi yudisial
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top