Bisnis.com, PADANG - Presiden Joko Widodo diusulkan menjadi pihak pertama yang melakukan vaksinasi Covid-19.
Usulan tersebut disampaikan anggota DPR RI asal Sumatra Barat Nevi Zuairina. Nevi berpandangan, dengan adanya contoh dari atas, tidak ada penolakan masyarakat terkait penggunaan vaksin Covid-19.
Menurut Nevi dengan vaksinasi Covid-19 dimulai dari jajaran atas, hal itu menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat sehingga tidak terjadi penolakan.
Dalam hal ini Nevi menyebutkan perlunya contoh dari Presiden, DPR RI dan para menteri.
"Kalau simbol negara ini duluan vaksinasi tentu masyarakat akan merasa aman dan nyaman untuk ikut divaksin," kata Nevi Zuairina di Padang, Rabu (9/12/2020).
Secara pribadi ia siap untuk ikut dalam proses vaksinasi jika memang kebijakan pemerintah mengarah ke sana.
Baca Juga
Meski demikian, berdasarkan kebutuhan ia menilai orang-orang yang berada di garis terdepan, misalnya tenaga kesehatan, kepolisian, TNI dan guru-guru juga harus didahulukan.
Ia mengatakan saat ini sudah masuk 1,2 juta dosis vaksin ke Indonesia dan kemungkinan akhir Desember 2020 vaksinasi sudah bisa dilakukan.
"Semakin cepat semakin baik agar pandemi ini juga cepat berakhir," katanya.
Nevi menyebut akan ikut memperjuangkan agar harga vaksin nantinya tidak terlalu mahal dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Bahkan, jika memungkinkan diberikan secara gratis, setidaknya bagi warga kurang mampu.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan jatah vaksin untuk Sumbar sementara ini sekitar 35 ribu dosis dan sedang menunggu distribusi dari pusat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendy mengumumkan kelompok pertama yang akan mendapat vaksin Covid-19.
Dalam kelompok pertama ini, Presiden Jokowi tidak disebut termasuk di dalamnya.
Menurut Muhadjir sesuai rekomendasi komite penasehat ahli imunisasi nasional, kalangan prioritas yang akan diberikan vaksin terbagi pada dua kelompok yaitu petugas di garda terdepan serta kelompok berisiko tinggi penularan.
