Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap 14 anggota Kongres Rakyat Nasional China, badan legislatif negara itu, saat pemerintahan Trump meningkatkan tekanan pada Beijing atas tindakan kerasnya terhadap perbedaan pendapat soal Hong Kong.
Sebanyak 13 pria dan satu wanita yang menjadi sasaran pembekuan aset dan larangan perjalanan dan semuanya adalah wakil ketua komite tetap NPC.
NPC sendiri bertugas mengawasi pekerjaan badan legislatif.
Pengumuman tersebut mencerminkan taktik pemerintahan Trump yang secara bertahap menargetkan semakin banyak pejabat senior China dengan rezim sanksinya.
Ada beberapa perkiraan bahwa AS mungkin menargetkan salah satu pejabat paling senior China, anggota Komite Tetap Politbiro Li Zhanshu. Akan tetapi, dia tidak termasuk di antara target yang diumumkan kemarin.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden Donald Trump untuk menekan Presiden Xi Jinping, dan Partai Komunis yang berkuasa pada minggu-minggu terakhir masa jabatannya sebelum Presiden terpilih Joe Biden mengambil alih kekuasaan.
Baca Juga
Biden mengatakan dia berharap untuk terus menekan Beijing terkait persoalan Hong Kong, tetapi dia tidak mungkin menggunakan sanksi sepihak sejauh yang dilakukan Trump.
Kemarin pagi waktu setempat, setelah berita tentang sanksi menyebar, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan Beijing akan mengambil tindakan balasan jika AS terus menempuh "jalan yang salah".
"Jika laporan itu benar, saya yakin Anda bisa membayangkan posisi China," kata Hua seperti dikutip Bloo berg.com, Selasa (8/12/2020).
Dia menambahkan, bahwa pihaknya dengan tegas menentang dan mengutuk keras campur tangan AS dalam urusan internal China dan sanksi terhadap personel China dengan dalih Hong Kong.
“Kami telah mengungkapkan posisi kami kepada pihak AS berkali-kali dan membuat tanggapan yang sah dan perlu,” katanya.
