Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bawaslu: Tindak Tegas Pelanggar Politik Uang Pilkada 2020

Patroli Pengawasan Antipolitik Uang merupakan bagian dari upaya Bawaslu RI melakukan pencegahan atas segala jenis potensi pelanggaran pada masa tenang.
Ketua Bawaslu Abhan menunjukkan berkas keterangan tertulis Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/6/2019)./ANTARA-Aprillio Akbar
Ketua Bawaslu Abhan menunjukkan berkas keterangan tertulis Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/6/2019)./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI M. Afifuddin meminta jajaran Bawaslu di daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 menindak tegas apabila menemukan praktik politik uang, khususnya pada masa tenang pada hari Minggu (6/12/2020) hingga Selasa (8/12/2020).

"Jika ada pelanggaran terkait dengan politik uang operasi tangkap tangan dan hal-hal lain yang melanggar peraturan, kami harus melakukan tindakan secara tegas," kata Afifuddin saat konferensi pers peluncuran Patroli Pengawasan Antipolitik Uang di Jakarta, Sabtu (5/12/2020).

Dikatakan, Patroli Pengawasan Antipolitik Uang merupakan bagian dari upaya Bawaslu RI melakukan pencegahan atas segala jenis potensi pelanggaran pada masa tenang.

Dalam pengawasan, menurut dia, ketika ditemukan ada pelanggaran, tindakan yang diberikan harus optimal dan tegas, khususnya ketika menemukan praktik politik uang.

Afifuddin menyebut, ada dua tujuan dalam patroli ini, yakni pertama bagian pencegahan potensi politik uang pada masa tenang, dan kedua memunculkan psikologi ketakutan orang yang ingin melanggar.

"Oleh karena itu, ketika jajaran bawaslu keliling melakukan patroli, kemudian orang yang akan melakukan praktik politik melihatnya maka yang bersangkutan akan berpikir dua sampai tiga kali untuk melakukan praktik tersebut," ujarnya.

Selain itu, Afifuddin juga meminta jajaran bawaslu di daerah harus memastikan distribusi logistik dan alat perlindungan diri (APD) yang menjadi prasyarat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Ia meminta jajaran bawaslu dalam melaksanakan Patroli Antipolitik Uang tetap berpedoman pada protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan berkoordinasi dengan semua pihak seperti kepolisian dan tokoh masyarakat.

Menurut dia, patroli akan dilakukan oleh semua jajaran pengawas mulai dari pengawas TPS hingga Bawaslu RI, sementara itu di daerah, aktivitas tersebut dikoordinasikan oleh bawaslu kabupaten/kota.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper