Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas mengimbau jajarannya agar tidak ada yang main-main soal akuntabilitas penggunaan anggaran, khususnya anggaran untuk penanganan Covid-19.
Hal itu sempat disampaikan Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern Pemerintah tahun 2020 melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (15/6/2020).
“Pencegahan harus diutamakan. Tata kelola yang baik harus didahulukan,tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea [niat jahat], maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” ujar Jokowi.
Presiden melanjutkan bahwa menjadi tugas para penegak hukum untuk menegakkan hukum. Kepala Negara juga mendorong sinergi antar lembaga penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam mengawasi anggaran Covid-19.
Pada hari ini, janji Jokowi itu bakal ditagih setelah adanya pejabat Kementerian Sosial RI yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terkait korupsi program bantuan sosial atau bansos dalam penanganan pandemi Covid-19.
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa KPK telah melakukan tangkap tangan kepada pejabat Kemensos dalam operasi yang dilakukan pada Jumat (4/12/2020) hingga sabtu (5/12/2020).
Firli menyebut penangkapan pejabat Kemensos itu diduga terkait korupsi bansos di Kemensos dalam penanganan pandemi Covid-19.
"PPK pada Program Bansos di Kemensos RI. Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para Vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemi Covid-19," kata Firli, Sabtu (5/12/2020).
Meskipun demikian, belum ada informasi lebih lanjut mengenai posisi dari pejabat tersebut di Kemensos. Namun, Firli mengatakan bahwa pejabat Kemensos tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan pemeriksaan.
"Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan. Terima kasih," ujarnya.
Sementara itu, Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada beberapa pihak lainnya yang diamankan dalam OTT pejabat Kemensos. Meskipun demikian, dia belum memerinci latar belakang dari pihak-pihak tersebut.
“Benar Tim KPK tadi malam hingga dini hari mengamankan beberapa pihak terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Sosial yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan bantuan sosial,” kata Ali, Sabtu (5/12/2020).
Ali menjelaskan saat ini pihak-pihak yang diamankan telah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, mengenai siapa saja yang telah diamankan dan bukti apa saja yang diperoleh dalam kegiatan tangkap tangan belum bisa disampaikan.
“Perkembangan kegiatan ini akan segera kami informasikan setelah tim penyidik KPK selesai memeriksa dan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut,” ujarnya.
Menanggapi penangkapan salah satu pejabat di kementeriannya, Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan bahwa pihaknya masih mengikuti perkembangan dari kasus tersebut.
Dia juga menyatakan bahwa pejabat yang terjaring OTT KPK merupakan pejabat eselon 3 di Kementerian Sosial. Meskipun demikian, dia tidak memberikan informasi detail mengenai pejabat tersebut.
"[Pejabat] Eselon 3," kata Menteri yang akrab disapa Ari ini kepada awak media, Sabtu (5/12/2020).
Mensos Ari mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati proses yang tengah berjalan di komisi anti korupsi tersebut.
"Prinsipnya kami menghormati dan mendukung proses yang sedang berlangsung di KPK," ujarnya.
