Bisnis.com, JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengkritik cara pemerintah dalam menghadapi perbedaan pendapat di masyarakat. Dia meminta pemerintah lebih mengedepankan dialog dalam mengatasi perkara tersebut.
Dia menyatakan solusi termasuk mengatasi perbedaan pandangan adalah dengan membuka pintu dialog. Menurutnya, selama ini situasi dalam negeri lebih mengedepankan solusi hukum seperti dijadikan tersangka atau dipenjarakan.
“Kalau beda pendapat bukan orang dipenjarakan. Tapi kalau beda pendapat duduk bersama ayo dialog, ayo adu argumentasi apa kau punya argumentasi, apa kau punya alasan, apa kita punya argumentasi,” kata Rizieq melalui siaran Front TV, Kamis (12/11/2020).
Menurutnya, pintu dialog menjadi kunci sebelum masuk pada tahapan rekonsiliasi. Apabila belum ada dialog, diyakini akan mustahil menggelar rekonsiliasi.
“Buka dulu pintu dialognya baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pintu dialog. Dialog itu penting, dan nggak boleh penguasa itu main tangkap sana tangkap sini, kriminalisasi, nggak boleh,” terangnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya senang bila dikritik untuk memberi pilihan kedua. Bahkan, para pengkritik pemerintah juga memiliki solusi yang diyakini baik.
Pemerintah, lanjutnya, tidak ada salahnya untuk mempelajari solusi yang diberikan. Apabila baik, pemerintah patut menerapkannya. Begitupun sebaliknya.
Rizieq mengaku pintu dialog yang pernah dibukanya pada 2016 lalu. Akan tetapi, penguasa malah dinilai melakukan sejumlah kriminalisasi terhadap ulama.
“Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional, betul? pintu dialog ini sudah pernah saya sampaikan,” ujarnya.
Sebelum tinggal di Arab Saudi selama 3,5 tahun sejak 2017, Rizieq kerap berseberangan dengan pelbagai kebijakan pemerintah. Dia aktif mengkritik penguasa. Selain itu, Rizieq juga sempat tersandung sejumlah kasus hukum.
