Bisnis.com, JAKARTA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersalah atas pernyataannya menyebutkan Tragedi Semanggi bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.
Dengan status bukan pelanggaran HAM, maka Kejaksaan Agung menilai tidak perlu melanjutkan kasus tersebut. Pernyataan Burhanuddin sendiri disampaikan saat Rapat Kerja DPR RI tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada 16 Januari 2020 lalu. Pernyataan ini kemudian digugat ke pengadilan.
Atas putusan ini, Tim Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebutkan akan mempelajari terlebih dahulu isi putusan dan selanjutnya akan melakukan upaya hukum.
"Tim Jaksa Pengacara Negara selaku kuasa tergugat akan mempelajari terlebih dahulu isi putusan tersebut dan yang pasti akan melakukan upaya hukum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono seperti dilansir Antara, Kamis (5/11/2020).
Putusan atas perkara Tata Usaha Negara (TUN) tersebut bernomor : 99/G/TUN/2020/PTUN.JKT tanggal 4 November 2020 antara penggugat Sumarsih dan Ho Kim Ngo melawan Pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung RI sebagai tergugat.
Sumarsih adalah ibu Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan, korban penembakan saat Tragedi Semanggi I. Sedangkan Ho Kim Ngo, atau biasa dipanggil dengan sebutan 'Akim', merupakan ibunda dari salah satu korban Peristiwa Semanggi II, Yap Yun Hap.
Dalam persidangan, hakim mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya dan menyatakan eksepsi-eksepsi dari Jaksa Agung tidak diterima.
Bunyi putusan PTUN adalah : "Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM" adalah perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.
Hakim juga mewajibkan Jaksa Agung untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan Pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya sepanjang belum ada putusan/ keputusan yang menyatakan sebaliknya.
Hakim juga menghukum Jaksa Agung untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285 ribu.
