Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Yul Dirga.
Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 3 Jakarta itu dihukum 6 tahun dan 6 bulan penjara sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yul Dirga oleh dengan pidana penjara selama enam tahun enam bulan dan denda sejumlah Rp 300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," dikutip dari Direktori Putusan MA, Minggu (25/10/2020).
Yul Dirga juga dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar US$18.425 ditambah US$14.400 dan Rp. 50.000.000. Uang pengganti harus dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Jika Yul Dirga tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kemudian, apabila dia tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti pidana penjara selama 1 tahun.
Putusan banding ini diadili oleh Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin dengan hakim anggota yakni, Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Jeldi Ramadhan dan Anthon R Saragih.
Putusan di tingkat banding ini, sama dengan putusan majelis hakim di tingkat pertama. Saat itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 3 Jakarta, Yul Dirga, dengan hukuman 6 tahun dan 6 bulan penjara.
Yul Dirga juga dikenakan pidana denda sejumlah Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun, 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsidiair 3 bulan kurungan," ujar Hakim Ketua, M Siradj saat membacakan amar putusan Yul Dirga di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Yul Dirga juga harus membayar pidana tambahan berupa uang pengganti senilai US$18.425, US$14.400, dan Rp50 juta. Denda tersebut harus segera dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
Yul Dirga terjerat kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan restitusi pajak PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) tahun 2015 dan 2016.
