Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Thailand bakal mencabut status darurat seiring dengan ultimatum oleh para demonstran pro-demokrasi.
Dilansir dari Bloomberg, Kamis (22/10/2020), hal itu diinstruksikan oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha dalam upaya untuk menenangkan unjuk rasa pro-demokrasi yang menyerukan pengunduran dirinya.
Sebuah organisasi pro demokrasi, Free Youth bahkan mengancam jika Prayuth tidak mengundurkan diri dalam 3 hari, maka kelompoknya akan mengumpulkan massa lagi.
Prayuth tengah dihadapkan situasi panas yang ditimbulkan oleh demonstran yang berunjuk rasa di Bangkok layaknya yang terjadi di Hong Kong.
Hingga saat ini, pemerintah belum memperlihatkan tanda-tanda akan memenuhi keinginan para demonstran yang juga mengkritik monarki Thailand.
"Saya akan membuat langkah pertama untuk menurunkan eskalasi situasi ini. Saat ini saya tengah mempersiapkan untuk mencabut keadaan darurat di Bangkok dan akan segera melakukannya jika tidak ada insiden kekerasan," ujarnya Rabu.
Baca Juga
Para pengunjuk rasa juga tidak mau kalah, bahkan mereka mulai menyebar ke berbagai daerah di Thailand. Mereka meminta keluarga kerajaan tidak memihak pada kudeta dan lebih transparan terhadap belanja negara.
Panasnya situasi di Thailand semakin diperparah dengan mewabahnya Covid-19. Kondisi ini telah mengakibatkan prediksi Indeks SET anjlok hingga 23 persen pada tahun ini.
Tim Leelaphan, ekonom Standard Chartered Bank Pcl Bangkok mengatakan pasar modal di Thailand akan cenderung wait and see seiring adanya unjuk rasa besar-besaran.
Kemungkinan keadaan ini akan berpengaruh terhadap rencana pemerintah untuk membuka pariwisata Thailand pada bulan ini. "Ketika situasi politik sejauh ini terkendali, aksi protes menjadi pertanda tidak baik bagi pemulihan ekonomi," ungkapnya.
