Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ihwal Pengadaan Mobil Dinas, ICW Minta Dewas Panggil Pimpinan KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) curiga, keputusan mengusulkan pengadaan mobil dinas hanya datang dari segelintir pimpinan saja.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 19 Oktober 2020  |  02:59 WIB
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (tengah). - Antara
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (tengah). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan pihaknya meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengusut siapa yang mengusulkan pengadaan mobil dinas untuk pejabat di komisi antirasuah.

Oleh karena itu, ICW meminta Dewas KPK memanggil pimpinan lembaga antirasuah itu untuk mengusut hal tersebut.

“ICW mendorong agar Dewan Pengawas segera memanggil Pimpinan KPK ihwal penambahan fasilitas mobil dinas,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (18/10/2020).

Kurnia mengatakan Dewas perlu mendalami siapa yang menginisiasi penambahan fasilitas itu. Dia curiga, keputusan mengusulkan pengadaan mobil dinas hanya datang dari segelintir pimpinan saja.

“Apakah kesepakatan ini dihasilkan secara kolektif atau hanya beberapa orang pimpinan saja?” kata dia.

Sebelumnya, rencana pengadaan mobil dinas untuk pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural KPK mendapatkan kritikan.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menilai pengadaan mobil dinas itu menyalahi nilai komisi antirasuah, terutama mengenai kesederhanaan.

Dia mengatakan pengadaan mobil tak akan berpengaruh terhadap kinerja pimpinan KPK maupun upaya pemberantasan korupsi. Dia mengatakan kebijakan itu juga berpotensi menyalahi aturan gaji tunggal di KPK.

Pasalnya, pimpinan KPK telah menerima tunjangan transportasi dalam gajinya. Bila mobil dinas disediakan, maka ada kemungkinan pejabat di KPK mendapatkan gaji dobel.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa mengatakan rencana pengadaan mobil dinas akan dikaji ulang. Menurut dia, bila mobil dinas disediakan, maka tunjangan transportasi akan dihilangkan.

Sementara, Dewan Pengawas KPK menyatakan tak pernah mengusulkan pengadaan mobil itu. Ketua Dewas KPK Tumpak H. Panggabean mengatakan akan menolak mobil itu bila jadi dilakukan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK icw

Sumber : Tempo

Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top