Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa seharusnya 80 persen masyarakat harus memiliki akses pada fasiltas cuci tangan. Hal itu dinyatakan dalam peringatan hari cuci tangan pakai sabun (CTPS) sedunia.
Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nurcahya Murni mengatakan bahwa Kemendagri mendukung CTPS yang merupakan kampanye nasional yang dicanangkan Presiden.
“Dukungan tersebut nyata dilakukan dengan melalui surat bahwa kami sudah berkirim radiogram kepada gubernur, bupati, wali kota dan pimpinan daerah lainnya untuk mengimbau pemerintah daerah agar turut mengkampanyekan gerakan CTPS dalam rangka memperingati CTPS sedunia,” ungkapnya dalam peringatan CTPS Sedunia, Kamis (15/10/2020).
Dia mengajak masyarakat, seluruh kementerian dan lembaga agar menjadikan momentum hari CTPS sedunia sebagai gerakan bersama untuk mengajak semua pihak dan lapisan masyarakat agar disiplin mencuci tangan mengunakan sabun dan dengan air mengalir dalam aktivitas sehari-hari, kapan pun dan dimanapun.
“Dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di daerah diharapkan juga dapat mendukung dan memaksimalkan CTPS dalam hal penyediaan sarana prasarana, edukasi, penyuluhan, dan fasiltas pendukung lainnya,” imbuh Hari.
Hari mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 tumah tangga yang terlayani fasilitas CTPS baru 48,4 persen.
Baca Juga
Adapun, hanya 33 persen di antaranya yang melakukan CTPS satu kali di waktu kritis, setelah BAB, atau melakukan kegiatan aktivitas harian.
Sementara itu, puskesmas yang punya fasiilitas CTPS berdasarkan data 2019 baru 33 persen.
Kemudian, berdasarkan survei BPS tahun ini mengenai perilaku masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan CTPS masih kurang dari 50 persen.
Selain itu, sarana prasarana di ruang publik, seperti di pasar baru tersedia 48,59 persen, tempat ibadah baru 25 persen, tempat kerja 18 persen, dan mal baru 23 persen.
“Kondisi ini masih jauh dari harapan kita. Kalau kita mau menanggulangi kondisi pandemi harus lebih dari 50 persen atau di angka 80 persen. Kalau mau ‘kebal’, ya sarpras harus dipenuhi, dan CTPS bisa dilakukan mayoritas masyarakat,” tegasnya.
