Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons tudingan sebagai dalang terhadap aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.
Putra Presiden RI 2004 - 2014 Susilo Bambang Yudhoyono menilai informasi mengenai pengesahan UU Cipta Kerja dan peristiwa yang mengikuti adalah buntut dari cara pemerintah berkomunikasi.
“Ke depan, kami dorong pemerintah utk lakukan pengelolaan informasi & komunikasi dg sebaik-baiknya. Bukan hanya kpd apa yg pemerintah ingin sampaikan, tp juga, hrs berorientasi pd informasi apa yg ingin didengar & dibutuhkan masyarakat; sehingga, komunikasi berlangsung dua arah,” tulis AHY melalui akun Twitter @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).
Dia menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan seharusnya menghargai setiap perbedaan pendapat. Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah, sebagaimana partai menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Partai Demokrat, kata AHY, tidak asal berbeda pendapat dengan pemerintah. Sikap partai yang mendukung UU Nomor 2/2020 tentang penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi adalah contohnya.
“Ada kalanya kami menolak; ada kalanya kami mendukung. Semangat kami berlandaskan pada kepentingan rakyat, bangsa & negara,” kata AHY.
Baca Juga
Adapun akun anonim Twitter, @digeeembokFC merupakan salah satu akun yang menuding Partai Demokrat mendanai demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di berbagai daerah.
Akun itu menyebut Demokrat telah mendanai demonstrasi mahasiswa dan buruh tolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah Indonesia.
Kita adalah negara demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan @PDemokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah. Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU HIP
— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) October 13, 2020
