Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2018-2021 Koentjoro merasa dibohongi oleh pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (5/10/2020).
“Saya kan berbicara dari perguruan tinggi, kami merasa dibohongi karena kemarin sudah ada pernyataan dari pemerintah kalau pasal-pasal yang menyangkut pendidikan itu dikeluarkan dari omnibus law tetapi masih muncul di sini, masalah penyelenggaran pendidikan dan izin penyelenggaran pendidikan dan itu buat kami sakit,” kata Koentjoro melalui sambungan telepon pada Selasa (6/10/2020) malam.
Menurutnya, masalah pendidikan disetarakan dengan perusahaan dalam hal perizinannya bakal menimbulkan kekacauan yang serius. Pasalnya, dia berpendapat, pemangkasan izin pada dunia pendidikan bakal memicu masuknya universitas asing ke dalam negeri dalam jumlah yang masif.
“Masyarakat kita satu contoh sangat demam dengan budaya barat atau asing, maka kalau ada universitas asing akan banyak masuk di sini hanya persoalan izin saja kan susah, sama dengan badan usaha itu menurut saya sangat merugikan kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Forum Dewan Guru Besar seluruh Indonesia dan Majelis PTN - BH berencana untuk menggelar deklarasi ihwal rencana desakan untuk menarik klaster pendidikan dari RUU Cipta Kerja pada 29 September 2020 lalu.
Hanya saja, dua hari sebelumnya, rencana itu urung dilaksanakan karena pemerintah dan DPR berjanji untuk mencabut klaster pendidikan dari RUU itu.
“Dua hari sebelumnya, katanya janji dari DPR itu [klaster pendidikan] dicabut, kita kemudian tidak jadi deklarasi tetapi membuat direkomendasikan dan proses itu sekarang kita sedang siapkan, ingin kita kirim tetapi justru yang terjadi seperti sekarang. Itulah politik, mainannya cepat dalam situasi seperti ini,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
