Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna DPR yang digelar di Gedung Parlemen pada Senin (5/10/2020).
Pelaksanaan rapat paripurna tersebut diwarnai oleh sederet drama mulai dari penutupan masa sidang yang dipercepat hingga aksi walk out dari fraksi Partai Demokrat.
Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Cipta Kerja ini awalnya akan dilaksanakan pada Kamis (8/10/2020). Namun, beredar kabar bahwa rpaat paripurna akan dipercepat pelaksanaannya.
Ternyata kabar yang beredar itu benar, pelaksanaan rapat paripurna DPR dipercepat pada Senin (5/10/2020). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh pimpinan DPR lainnya. Ketua DPR RI Puan Maharani pun turut hadir dalam rapat tersebut.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh 318 anggota yang hadir secara fisik maupun virtual.
Rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU yang dipercepat dari rencana awal ini pun mengundang berbagai reaksi dari publik. Bahkan, warganet ramai menyuarakan penolakan RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU di media sosial.
Baca Juga
Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Baidowi mengatakan bahwa penyebaran Covid-19 menjadi alasan penutupan masa sidang dipercepat.
“Tadi disepakati Bamus [Badan Musyawarah] karena laju Covid-19 di DPR terus bertambah maka penutupan masa sidang dipercepat,” katanya melalui pesan instan, Senin (5/10/2020).
Dengan demikian, dia menyatakan mulai Selasa (6/10/2020) tak ada lagi aktivitas di DPR.
Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ini juga diwarnai oleh sejumlah interupsi dari para anggota DPR RI. Salah satunya ialah kader Partai Demokrat Benny K. Harman.
Sebelum menyatakan walk out (WO), Benny sempat menyampaikan interupsi untuk diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan. Namun, hal itu ditolak oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna DPR.
"Sebelum pemerintah yang saya banggakan menyampaikan pandangan, 1 menit saja [untuk berikan tanggapan]," kata Benny.
Sementara itu, Azis Syamsuddin tetap tidak memberikan kesempatan kepada Benny untuk menginterupsi dan meminta pemerintah untuk menyampaikan pandangannya.
"Saya yang atur di sini," ujar Azis.
Menanggapi hal itu, maka Benny menyatakan fraksi Partai Demokrat WO dari sidang tersebut.
"Kalau demikian kami fraksi Demokrat menyatakan WO," tegasnya.
“Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita simak dan dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum Rapat Paripurna ini, bisa disepakati?” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2020).
Pertanyaan itu dijawab oleh sejumlah anggota DPR. “Setuju.”
Rapat paripurna pun berakhir dengan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU.
Tujuh partai menyatakan menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan PPP.
Sementara itu, dua fraksi lainnya menolak RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang ini yaitu PKS dan Partai Demokrat.
