Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa (UE) menyatakan akan menjatuhkan sanksi kepada Turki atas "provokasi dan tekanan" dalam perselisihan dengan Yunani terkait sumber daya energi dan perbatasan laut.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen meminta Ankara untuk tidak melakukan tindakan sepihak di Mediterania timur.
Hal itu disampaikannya pada pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussel seperti dikutip BBC.com, Jumat (2/10/2020).
Sebelumnya, Turki dan Yunani telah menyiapkan saluran komunikasi antarmiliter untuk mencoba mengurangi risiko bentrokan di wilayah tersebut.
Ketegangan meningkat awal tahun ini, ketika Turki mengirim kapal ke daerah yang disengketakan untuk mencari cadangan minyak dan gas yang berpotensi besar.
Von der Leyen mengatakan kepada wartawan bahwa Uni Eropa menginginkan "hubungan yang positif dan konstruktif dengan Turki dan hal itu juga akan menjadi kepentingan Ankara".
Baca Juga
"Tapi, itu hanya akan berhasil jika provokasi dan tekanan berhenti," katanya.
UE berharap Turki mulai sekarang menjauhkan diri dari tindakan sepihak.
Dalam kasus tindakan baru oleh Ankara, Uni Eropa akan menggunakan semua instrumen dan opsi yang tersedia yang dapat kami terapkan segera, katanya.
Setelah pertemuan larut malam mereka, anggota UE setuju untuk meninjau perilaku Turki pada bulan Desember dan menjatuhkan sanksi jika "provokasi" tidak berhenti.
Kanselir Austria, Sebastian Kurz, memposting di Twitter setelah pertemuan tersebut dengan mengatakan: "Uni Eropa mengeluarkan ancaman sanksi yang jelas terhadap Turki jika terus melanggar hukum internasional."
Presiden Dewan Eropa, Charles Michel mengatakan UE menawarkan Turki hubungan yang lebih dekat bidang perdagangan dan bidang lainnya, tetapi menyiapkan ancaman sanksi jika ketegangan di Mediterania tidak berkurang.
Meski ada tekanan, Turki tetap menjadi mitra penting bagi UE. Turki menampung jutaan migran dan membuat kesepakatan dengan UE yang membatasi jumlah mereka yang tiba di Yunani.
Yunani dan Turki adalah anggota NATO, tetapi memiliki sejarah sengketa perbatasan dan saling klaim atas hak maritim.
