Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menkopolhukam : Pelanggaran Protokol Kesehatan Lebih Banyak Terjadi di Luar Pilkada

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pelanggaran protokol kesehatan lebih banyak terjadi di pasar dan mal.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 02 Oktober 2020  |  22:33 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan arahan saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6/2020). - ANTARA FOTO/Moch Asim
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan arahan saat Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/6/2020). - ANTARA FOTO/Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tidak sebanyak pelanggaran di luar urusan Pilkada.

Menurutnya, pelanggaran protokol kesehatan baik itu oleh peserta kampanye sulit dihindari.

"Soal Pilkada, pelanggaran protokol itu masih ada sudah pasti, misalnya pada hari kedua ada 18 dari 270 daerah ya, 18 itu kecil-kecil [jenis pelanggarannya]. Misalnya, jaga jarak tidak, [tidak] pakai masker. Malah lebih banyak pelanggaran di luar urusan Pilkada, pasar, mal-mal, itu tidak bisa dihindari," papar Mahfud dalam tayangan yang disiarkan di akun YouTube Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jumat (2/10/2020).

Kendati demikian, dia menegaskan pelanggaran yang ada dalam kampanye akan tetap ditindak oleh aparat keamanan, dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan TNI.

"Sebenarnya pelanggaran yang umumnya kelebihan orang datang [tidak] pakai masker itu lebih banyak di luar Pilkada. Tapi, bukan excuses, itu akan ditindak dan polisi punya instrumen hukum," ujar Mahfud.

Sebelumnya, dia sempat menjelaskan alasan pemerintah, DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPD tetap memutuskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya terkait dengan ketidakpastian saat masa jabatan kepala daerah terkait habis.

Diketahui, sebanyak 270 daerah bakal melaksanakan Pilkada serentak. Artinya, saat masa jabatan kepala daerah habis, ada kekosongan kekuasaan di daerah tersebut dan pemerintah harus mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) jika Pilkada 2020 diundur atau tidak dilaksanakan.

"Kita akan dituntut pada situasi untuk mengangkat 270 kepala daerah," ucapnya.

Sementara, lanjut Mahfud, pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan layaknya kepala daerah definitif. Misalnya, tidak bisa membuat kebijakan yang sifatnya strategis.

"Dia tidak boleh ambil kebijakan strategis, penggunaan dana terbatas kewenangannya, sehingga pemerintah daripada angkat Plt jadi bismillah melaksanakan Pilkada tetapi dengan jaminan protokol kesehatan yang ketat," terangnya.

Pilkada Serentak 2020 dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020. Adapun masa kampanye berlangsung pada 26 September-5 Desember 2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahfud md Pilkada 2020 Protokol Pencegahan Covid-19
Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top