Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ekonom Senior Ramal Kasus Covid-19 Bisa Tembus 1 Juta Jika Pilkada Tetap Jalan

Ekonom senior Indef Faisal Basri memperkirakan kasus Covid-19 bisa tembus 1 juta pasien jika pemerintah bersikeras menjalankan Pilkada 2020 serentak.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 01 Oktober 2020  |  18:16 WIB
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. - KPU
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. - KPU

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Faisal Basri memperkirakan kasus positif Covid-19 berpotensi melonjak tinggi pada akhir tahun jika Pilkada 2020 tetap dijalankan.

"Pilkada jalan, kasus Covid-19 bisa sejuta Desember ini," katanya dalam Diskusi Online Indef, Kamis (1/10/2020).

Faisal menilai, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 pun akan sia-sia, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, jika Pilkada 2020 terlaksana.

Aktivitas ekonomi akan semakin terdampak. Sementara, Faisal menilai pemerintah tidak bisa kembali mengeluarkan amunisi dalam bentuk Perppu untuk mengejar pemulihan ekonomi.

Alih-alih menjalankan Pilkada, pemerintah menurutnya harus fokus mengendalikan penularan Covid-19.

"Kemudian [penanganan] ekononomi mau apa lagi? Ya Perppu lagi, Perppu lagi. Tidak bisa Perppu ekonomi sebagai pemadam kebakaran," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Ekonom Senior Indef Didik J. Rachbini menilai Pilkada 2020 akan berisiko pada penularan Covid-19 yang semakin besar.

Menurut Didik, pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan selama hampir 8 bulan, sejak Covid-19 pertama kali mewabah di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, New Zealand, hingga Korea Selatan, kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat dan tidak ada tanda-tanda kurva akan menurun.

"Ini artinya pemerintah gagal melindungi rakyatnya berdasarkan UUD 1945 ayat 4. Sudah gagal, pemerintah menjalankan Pilkada, di mana lebih dari 100 juta orang akan memilih," katanya.

Didik mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 adalah keputusan yang akan semakin menjerumuskan masyarakat ke dalam kematian massal yang lebih besar.

Dalam hal ini, rakyat menjadi tidak dilindungi dengan alasan hak politik. Dia menegaskan, tugas pemerintah sekarang seharusnya adalah penanganan Covid-19.

"Muhamaddiyah dan NU sudah meminta Pilkada ditunda, tapi pemerintah keras kepala karena ini hak politik. Apakah hak politik lebih tinggi dari hak hidup"?

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada 2020 covid-19
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top