Bisnis,com, JAKARTA - Ekonom menilai Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak akan berisiko pada penularan Covid-19 yang semakin besar.
Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan selama hampir 8 bulan, sejak Covid-19 pertama kali mewabah di Indonesia.
Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, New Zealand, hingga Korea Selatan, kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat dan tidak ada tanda-tanda kurva akan menurun.
"Ini artinya pemerintah gagal melindungi rakyatnya berdasarkan UUD 1945 ayat 4. Sudah gagal, pemerintah menjalankan Pilkada, di mana lebih dari 100 juta orang akan memilih," katanya, Kamis (1/1/2020).
Menurut Didik, tugas pemerintah sekarang seharusnya adalah penanganan Covid-19. Bahkan Didik meyakini angka kematian akibat Covid-19 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dicatat oleh pemerintah.
Penyelenggaraan Pilkada 2020 pun, kata Didik, adalah keputusan yang akan semakin menjerumuskan masyarakat ke dalam kematian massal yang lebih banyak, rakyat menjadi tidak dilindungi dengan alasan hak politik.
Baca Juga
"Muhamaddiyah dan NU sudah meminta Pilkada ditunda, tapi pemerintah keras kepala karena ini hak politik. Tetapi, apakah hak politik lebih tinggi dari hak hidup?" tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
