Bisnis.com, JAKARTA – Politik internasional memang aneh dan kadang absurd. Penuh akal-akalan yang dibungkus dengan gaya diplomasi tingkat tinggi.
Indonesia berhubungan dekat dengan Amerika Serikat yang saat ini dipimpin Presiden Donald Trump. Jakarta juga menjalin hubungan diplomatik yang ‘baik dan konstruktif’ dengan dua Korea (Korea Selatan dan Korea Utara).
Namun sebagai sahabat Indonesia, Gedung Putih justru selalu ribut dengan Pyongyang, apalagi di masa kepemimpinan Trump. Kegaduhan ini bahkan melebihi tensi politik yang melibatkan langsung Seoul dan Pyongyang.
Sebaliknya, Washington senantiasa menjalin kemesraan dengan Korea Selatan dari sejak ‘berakhirnya’ Perang Korea pada 1953.
Karena hubungan diplomatiknya dalam kondisi baik-baik saja, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mengirimkan bunga kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai ungkapan selamat atas hari jadi ke-72 negara itu.
Dilansir dari kantor berita Korea Utara, KCNA pada Rabu (23/9), Jong-un mendapatkan sekeranjang bunga dari Presiden RI yang disampaikan melalui Duta Besar Berlian Napitupulu pada 22 September lalu.
Presiden Jokowi juga menyampaikan pesan melalui bunga tersebut. “Izinkan saya untuk menyampaikan kepada Yang Mulia dan rakyat Republik Demokratik Rakyat Korea [DPRK], ucapan selamat yang tulus atas peringatan ke-72 hari berdirinya DPRK pada 9 September 2020,” tulis Presiden Jokowi.
Itulah diplomasi Indonesia, ‘katakanlah dengan bunga’ sebagai ungkapan ‘rasa dekat di hati’ dengan rakyat Korea Utara.
Meskipun terdapat berbagai sanksi internasional yang dikenakan kepada Korea Utara selama bertahun-tahun karena penolakannya terhadap sejumlah kebijakan internasional, Indonesia tetap mempertahankan hubungan diplomatiknya.
Namun jangan harap ada semerbak harum bunga dalam melihat hubungan diplomatik AS-Korut. Pasalnya kedua negara yang berseteru ini kerap ribut soal peluru kendali dan percobaan nuklir.
Kondisi ini persis seperti pada 1961 ketika dunia diambang Perang Dunia III yang disulut krisis rudal Kuba. Uni Soviet (Rusia) menempatkan arsenal rudalnya di Kuba dan diarahkan ke AS.
Nah, hampir 60 tahun kemudian, tensi seputar rudal antarbenua (ICBM) atau jarak jauh ini tetap menggelegar dengan aktor yang kian beragam. Saat ini yang paling krusial adalah antara AS dan Korea Utara.
Diplomasi rudal kedua negara tampaknya memasuki babak baru sejak awal tahun ini. Sayangnya ini bukan kabar melegakan.
Dalam pidatonya mengawali tahun baru 2020, Kim Jong-Un menegaskan bahwa negaranya akan memasuki babak baru di bidang persenjataan strategis, yaitu dari sebelumnya rudal balistik nuklir menjadi ‘arsenal yang lebih canggih’.
Menjelang akhir 2019 Pyongyang juga sudah melakukan ‘pemanasan’ dengan melakukan tes di sebuah situs peluncuran rudal dan nuklir di Sohae. Uji coba diklaim berhasil.
Tak terlalu jelas apakah uji coba tersebut sebagai balasan tes rudal balistik jarak menengah AS di Samudera Pasifik beberapa hari sebelumnya.
Apa mau dikata, diplomasi rudal antara AS dan Korea Utara bisa dikatakan jalan di tempat. Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong-un hanya meredakan ketegangan sesaat.
Setelahnya, kedua pihak kembali sibuk saling kecam. Pyongyang kembali dengan kebiasaannya: uji coba rudal. Begitu pula AS, terus memperkuat benteng pertahanan udara.
Persoalan bertambah rumit karena AS memperluas zona pertahanannya hingga di Korea Selatan. Kedua negara di semenanjung Korea itu belum menandatangani pakta damai sejak berperang. Hanya ada gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Sejak itu pertahanan strategis Korea Selatan diayomi AS.
Goncangan politik tingkat tinggi nyaris pecah di Washington pada 2017, delapan bulan setelah Trump berkuasa di Gedung Putih. Pasalnya Trump minta sistem pertahanan rudal antibalistik AS yang digelar di Korea Selatan, yaitu Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)—dengan biaya operasi sekitar US$1 miliar per tahun—dibongkar saja dan dipindahkan ke Portland, Oregon.
Tentu Jong-un paham bahwa menghadapi Korea Selatan sama saja bertempur dengan AS. Tentu dia sadar pula mengenai adanya Special Access Program/SAP (Program Akses Khusus), sistem pertahanan AS yang paling diandalkan di Korea Selatan.
Intinya, dengan program ini AS dapat mendeteksi rudal antar benua Korea Utara hanya dalam waktu 7 detik setelah diluncurkan dibandingkan dengan sebelumnya 15 menit melalui deteksi di Alaska (Bob Woodward, 2019).
THAAD masih di sana. SAP masih di sana. Tak heran bila Jong-un juga kian agresif. Krisis rudal di Kuba bisa diredakan meski nyaris memicu Perang Dunia.
Trump dan Jong-un jangan mau kalah. Coba katakan dengan bunga…
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
