Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ferry Mursyidan Baldan: Jangan Paksakan Pilkada Serentak 2020

Pilkada tidak hanya kegiatan datang ke TPS pada hari pencoblosan. Tapi sebuah rangkaian kegiatan mulai dari persiapan pencalonan sampai dengan penghitungan suara dan penetapan pemenang.
Ferry Mursyidan Baldan/ferrymbaldan.id
Ferry Mursyidan Baldan/ferrymbaldan.id

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua Pansus Pemilu DPR Ferry Mursyidan Baldan mengingatkan pemerintah untuk tidak memaksakan Pilkada Serentak digelar tahun ini.

Penundaan Pilkada perlu dilakukan demi keselamatan demokrasi dan kehidupan masyarakat

"Jadi usul penundaan Pilkada adalah suatu keniscayaan bagi keselamatan kehidupan masyarakat, keselamatan demokrasi dan keselamatan pemerintahan di daerah yang melakukan Pilkada," kata Ferry.

Dia mengatakan penundaan Pilkada seharusnya dilakukan sampai ada kepastian pandemi Covid-19 aman dan penyebaran wabah terkendali.

"Saya berharap Pilkada diundur sampai pertengahan 2021. Pemerintah dan DPR harus tetap mempertimbangkan opsi diundur, meskipun sudah menyetujui tambahan anggaran yang diajukan KPU untuk menggelar Pilkada, " kata Ferry yang juga mantan Ketua Komisi II DPR ini dalam keterangan persnya, Selasa (22/9/2020).

Sebelumnya pemerintah, DPR dan KPU sepakat tetap menyelenggarakan Pilkada tahun ini.

Menurut Ferry, yang perlu dipahami adalah bahwa Pilkada tidak hanya kegiatan datang ke TPS pada hari pencoblosan. "Tapi sebuah rangkaian kegiatan mulai dari persiapan pencalonan sampai dengan penghitungan suara dan penetapan pemenang. Betapa sebuah rangkaian panjang," tambahnya.

Banyak desakan sebelumnya termasuk dari Mantan Wapres Jusuf Kalla agar Pilkada 2020 ditunda sampai vaksin ditemukan. Pilkada yang menjadi pusat konsentrasi massa dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

Selama sekitar enam bulan penundaan, menurut Ferry, Pemerintah dan KPU punya waktu untuk menyiapkan sejumlah protokol sehingga Pilkada 2020 menjadi berkualitas.

Pertama, perlu mematangkan lagi protokol kesehatan dalam Pilkada agar memberikan rasa aman dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kedua, penundaan Pilkada juga bisa menghilangkan intrik-intrik politik, sehingga pada pelaksanaan berikutnya Indonesia sudah memiliki model sesuai prinsip demokrasi dan menjamin hak politik masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan.

Ketiga, menjamin kelancaran dari mulai kehadiran pemilih di TPS, tingkat partisipasi, saat penghitungan suara, dan pengawalan suara sampai ke tingkat berikutnya, termasuk saat kontestan mengajukan keberatan terhadap hasil.

Lebih lanjut, mantan Menteri Agraria Dan Tata Ruang ini berharap, pada pertengahan 2021 nanti sudah ditemukan dan tersedia secara massal vaksin untuk menyembuhkan Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper