Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo masih belum bisa menghadiri rapat dengan DPR RI.
Hal itu terbukti saat Kementerian Kelautan dan Perikanan Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (22/9/2020),
Seperti diketahui, Gerindra melalui Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Edhy Prabowo terpapar Covid-19. Disebutkan Sufmi, kondisi Edhy Prabowo sudah membaik.
Selengkapnya silakan baca Gerindra: Kondisi Edhy Prabowo Membaik, Hasil Swab Negatif
Menteri Edhy Prabowo diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar.
"Pak Menteri telah memberi kuasa kepada Sekretariat Jenderal untuk mewakili dalam rapat 22 September 2020 ini," kata Sekjen KKP Antam Novambar dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa.
Selain Menteri Edhy, sejumlah pejabat lain juga tidak hadir karena sakit dan diwakili. Mereka adalah Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono, serta Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti.
Seperti dalam rapat-rapat sebelumnya, Sekjen KKP juga mendoakan agar yang sakit dapat segera disembuhkan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin menyatakan bahwa rapat kerja kali ini dalam rangka membahas penyesuaian rencana kerja anggaran (RKA) KKP tahun anggaran 2021 sesuai hasil pembahasan badan anggaran.
Pagu anggaran KKP tahun 2021 adalah Rp6,65 triliun.
Dalam pembukaannya, Sudin menyatakan bahwa Komisi IV DPR mendorong adanya aksi nyata dalam program untuk menyangga pemulihan ekonomi kepada pemangku sektor kelautan dan perikanan nasional.
Mereka adalah nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah hasil perikanan. Dengan demikian mereka mampu keluar dari impitan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 saat ini.
Sebelumnya, KKP menyatakan telah mendorong program kegiatan pemberdayaan nelayan dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan nelayan.
"Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan motivasi, inovasi, keterampilan, kompetensi dan manajemen usaha penangkapan ikan," kata Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini.
Selain itu, ujar dia, program pemberdayaan nelayan juga untuk membuka wawasan nelayan tentang alternatif penjualan hasil tangkapan atau produk perikanan bernilai tambah.
"Seperti yang kita ketahui sekarang akibat pandemi global Covid-19, nelayan kecil menjadi komunitas yang paling terdampak," katanya.
Ia mengemukakan dampak yang paling dirasakan adalah harga ikan turun drastis, meskipun hasil tangkapan stabil.
Program pemberdayaan nelayan telah dilakukan antara lain di Cirebon pada 14 - 15 September 2020. Dalam acara ini para nelayan dan para wanita nelayan diberikan sosialisasi, bimtek dan gerai fasilitasi, yang di antaranya memperkenalkan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan melalui apartemen ikan, atraktor cumi, rumpon portabel, pembuatan pancing senggol dan modifikasi alat tangkap jaring gillnet menjadi jaring rampus.
Ada pula bimbingan teknis perbengkelan khususnya mesin penggerak kapal dan mesin pendukung alat penangkapan, dukungan akses permodalan dan pendanaan dalam meningkatkan kapasitas usaha nelayan.
KKP juga telah menggencarkan sosialisasi serta mendirikan gerai di sejumlah lokasi guna memfasilitasi kalangan nelayan agar dapat memperoleh asuransi nelayan mandiri.
