Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pilkada 2020 Dipaksakan, Risikonya Nyawa dan Kualitas Demokrasi

Pemilihan Kepala Daerah yang akan dihelat 9 Desember 2020 akan ditebus dengan ongkos politik yang sangat besar dan penurunan kualitas demokrasi.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 16 September 2020  |  18:31 WIB
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. - KPU
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. - KPU

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pakar politik menilai pelaksanaan Pilkada 2020 yang dipaksakan di tengah pandemi akan berisiko terhadap nyawa masyarakat dan kualitas demokrasi.

Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengatakan memaksakan Pilkada pada tahun ini akan ditebus dengan ongkos politik yang sangat besar. Sosialisasi yang terbatas lantaran Covid-19 juga akan berpengaruh terhadap kualitas Pemilu.

"Kalau tidak ada sosialisasi kepada pemilih, ya pemilih tidak tahu siapa calonnya. Nanti yang dikorbankan kualitas s demokrasi. Kalau sosialisasi dilakukan secara offline, risikonya adalah nyawa," katanya dalam webinar Politik Uang dalam Pilkada di Masa Pandemi, Rabu (16/9/2020).

Alhasil, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia akan semakin buruk. Hal ini akan menjadi catatan gelap bagi demokrasi Indonesia yang tengah mengalami kemunduran.

Selain itu, penetrasi internet yang rendah juga masih menjadi tantangan bagi kesadaran kampanye lewat online. "Siapa sih yang mau gabung di Zoom Meeting untuk mendengarkan kampanye. Saya kok ragu," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ahli politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengungkapkan adanya 60 bakal calon kepala daerah yang terinfeksi Covid-19 menunjukkan bahwa Pilkada tahun ini akan berakibat serius.

Berdasarkan riset kecil kepada 100 responden yang dia lakukan, sebanyak, 74,7 persen responden memilih untuk menunda Pilkada pada 2021. "Artinya ada kegundahan dari masyarakat terkait pilkada tahun ini di tengah pandemi," tuturnya.

Menurutnya, kesehatan adalah kewajiban, bukan sebuah pilihan. "Pemerintah harus memprioritaskan itu sebagai jalan terbaik ketimbang melaksanakan Pilkada," lanjutnya.

Namun, ketika tidak ada tawar menawar untuk penundaan Pemilu, maka pemerintah dan KPU harus memastikan protokol kesehatan dilakukan secara ketat dan seksama. 

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Idroos mengatakan sebagai penyelenggara, pihaknya harus menjalankan ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk tetap melaksanakan Pilkada di tengah pandemi. 

Dia mengakui, perlu kajian lebih mendalam soal kesiapan penggunaan e-voting. Untuk itu, Pilkada tahun ini masih menggunakan surat suara.  

Masyarakat harus terus diingatkan soal protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan mencuci tangan. "Keputusan sudah diambil, perlu PR yang ketat untuk penyelenggaraan ini sehingga situasi yang tidak mengenakkan tidak banyak terjadi," tandasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pilkada Serentak Pilkada 2020 covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top