Bisnis.com, JAKARTA - Hidayat Nurwahid menilai usulan penerapan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) sebagai alternatif PSBB DKI Jakarta tak tepat, karena tidak mempunyai dasar hukum.
Tarik ulur penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) antara Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta mengerucut kepada pilihan PSBB vs PSBM.
Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majlis Syura Partai Keadilan Sejahtera, mempersoalka usulan PSBM yang diusulkan pemerintah pusat karena ternyata belum mempunyai dasar hukum.
"Kalau begitu, kenapa disarankan?" tukasnya melalui akun twitter @hnurwahid, Sabtu (12/9/2020).
Penjelasan Satgas COVID-19 Soal Beda PSBB (yg akan dilaksanakan lagi olh Gub DKI) dan PSBM (yg disarankan olh Presiden @jokowi), selain cakupannya, juga ternyata menurut Prof Wiku:sampai sekarang belum ada aturan soal PSBM. Kalau begitu, kenapa disarankan? https://t.co/UW3AzccR5a
— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) September 12, 2020
Hidayat Nur Wahid mengomentari hal itu terkait penjelasan Profesor Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, mengenai PSBM yang pembatasannya di tingkat kecamatan.
Pro dan kontra PSBB yang meruncing menjadi polarisasi antara DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat itu bahkan semakin liar, sehingga seolah-olah Pemerintah Pusat beroposisi terhadap Pemprov DKI Jakarta.
Lebih parah lagi, pomelik PSBB tersebut kemudian dikaitkan dengan jegal-menjegal Pilkada 2024.
Jimly Asshiddiqie, Intelektual dan Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, mengusulkan agar para menteri dan pejabat pemerintah pusat jangan membuat pernyataan yang asal berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Anie Baswedan.
Dia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo meluruskan persoalan tersebut dan Gubernur DKI Jakarta menyadari posisinya sebagai sub sistem Pemerintah Pusat.
"Utk pelajaran ke depan, baiknya menteri2 & pjbt pusat jngan lg buat statemen asal beda dg Gubernur, trutama DKI seolah benarkan prsepsi trjadinya jegal2an utk pilpres 2024. Pempus kok broposisi ke Pemda. Aneh, lucu& bahaya. Baiknya Pres luruskn& Pemda jg tahu posisi sbg subsistem," tutur Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) melalui akun twitternya @JimlyAS.
Utk pelajaran ke depan, baiknya menteri2 & pjbt pusat jngan lg buat statemen asal beda dg Gubernur, trutama DKI seolah benarkan prsepsi trjadinya jegal2an utk pilpres 2024. Pempus kok broposisi ke Pemda. Aneh, lucu& bahaya. Baiknya Pres luruskn& Pemda jg tahu posisi sbg subsistem
— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) September 12, 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dki jakarta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
