Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jadinya PSBB atau PSBM? Hidayat Nur Wahid: PSBM tak Berdasar Hukum Kok Diusulkan!

Hidayat Nurwahid menilai usulan penerapan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) sebagai alternatif PSBB DKI Jakarta tak tepat, karena tidak mempunyai dasar hukum.
Sutarno
Sutarno - Bisnis.com 12 September 2020  |  19:36 WIB
Loading the player ...
Paparan Gubernur Anies Baswedan terkait Rem Darurat PSBB

Bisnis.com, JAKARTA - Hidayat Nurwahid menilai usulan penerapan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) sebagai alternatif PSBB DKI Jakarta tak tepat, karena tidak mempunyai dasar hukum.

Tarik ulur penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) antara Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta mengerucut kepada pilihan PSBB vs PSBM.

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majlis Syura Partai Keadilan Sejahtera, mempersoalka usulan PSBM yang diusulkan pemerintah pusat karena ternyata belum mempunyai dasar hukum.

"Kalau begitu, kenapa disarankan?" tukasnya melalui akun twitter @hnurwahid, Sabtu (12/9/2020).

Hidayat Nur Wahid mengomentari hal itu terkait penjelasan Profesor Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, mengenai PSBM yang pembatasannya di tingkat kecamatan.

Pro dan kontra PSBB yang meruncing menjadi polarisasi antara DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat itu bahkan semakin liar, sehingga seolah-olah Pemerintah Pusat beroposisi terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Lebih parah lagi, pomelik PSBB tersebut kemudian dikaitkan dengan jegal-menjegal Pilkada 2024.

Jimly Asshiddiqie, Intelektual dan Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, mengusulkan agar para menteri dan pejabat pemerintah pusat jangan membuat pernyataan yang asal berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Anie Baswedan.

Dia mengusulkan agar Presiden Joko Widodo meluruskan persoalan tersebut dan Gubernur DKI Jakarta menyadari posisinya sebagai sub sistem Pemerintah Pusat.

"Utk pelajaran ke depan, baiknya menteri2 & pjbt pusat jngan lg buat statemen asal beda dg Gubernur, trutama DKI seolah benarkan prsepsi trjadinya jegal2an utk pilpres 2024. Pempus kok broposisi ke Pemda. Aneh, lucu& bahaya. Baiknya Pres luruskn& Pemda jg tahu posisi sbg subsistem," tutur Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) melalui akun twitternya @JimlyAS.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top