Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

59 Negara Boikot Indonesia, PKS Minta Pemerintah Introspeksi

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan pemerintah seharusnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 09 September 2020  |  14:48 WIB
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) antre untuk mendaftar repatriasi di Bandar Udara Internasional Colombo, Sri Lanka, Jumat (1/5 - 2020) malam. KBRI Colombo merepatriasi mandiri gelombang kedua dengan memulangkan 347 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Covid/19. ANTARA
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) antre untuk mendaftar repatriasi di Bandar Udara Internasional Colombo, Sri Lanka, Jumat (1/5 - 2020) malam. KBRI Colombo merepatriasi mandiri gelombang kedua dengan memulangkan 347 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Sri Lanka dan Maladewa ke Indonesia akibat pandemi Covid/19. ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini mengatakan tindakan 59 negara memboikot warga negara Indonesia (WNI) harusnya menjadi introspeksi bagi pemerintah agar bekerja keras menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia ketimbang ekonomi dan diplomasi.

"Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi Covid-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas sekian. Bahwa 59 negara menutup diri dari WNI untuk masuk itu realitas yang harus direspon serius dengan meningkatkan proteksi dan penyelamatan meluasnya wabah Covid di dalam negeri," tegas Jazuli, Rabu (9/9/2020).

Menurutnya, prioritas pemerintah yang terlalu economic heavy justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Akibat tidak fokus pada penyelamatan rakyat, jelas dia, dampak ekonominya malah kian parah nantinya.

Bahkan kini banyak negara yang melarang WNI masuk karena protokol kesehatan dinilai tidak optimal mencegah meluasnya Covid-19.

“Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat adalah nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit," kata politisi PKS dari Dapil Banten II ini.

Anggota Komisi I DPR tersebut juga mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Setiap rupiah yang mengalir dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mari kita fokus lindungi kesehatan rakyat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, harus fokus, tidak boleh ada penumpang gelap," kata Jazuli.

Terpisah, Kementerian Luar Negeri menegaskan pembatasan izin masuk orang asing masih diterapkan oleh banyak negara di tengah situasi Covid-19, termasuk Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah saat dihubungi Bisnis, Selasa (8/9/2020).

Dia tidak mengkonfirmasi secara detail jumlah negara yang melarang WNI masuk ke negara lain. "Kami kurang tahu angka itu dari mana. Pemberlakuan pembatasan izin masuk diterapkan oleh banyak negara ke WNA," ungkapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr pks Virus Corona covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top