Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Singgung Gerakan KAMI, Megawati: Kenapa Tak Bikin Partai?

Hal itu diungkapkan Megawati saat memberikan pengarahan kepada para calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 dalam program Sekolah Partai.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 26 Agustus 2020  |  18:59 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengumuman gelombang ketiaga 75 pasangan calon yang diusung PDIP di Pilkada Serentak 2020, Selasa (11/8/2020). JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengumuman gelombang ketiaga 75 pasangan calon yang diusung PDIP di Pilkada Serentak 2020, Selasa (11/8/2020). JIBI - Bisnis/Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA - Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, akhirnya menyinggung kehadiran gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Hal itu diungkapkan Megawati saat memberikan pengarahan kepada para calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 dalam program Sekolah Partai Angkatan II bagi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah lewat telekonferensi, Rabu (26/8/2020).

Presiden Indonesia Ke-5 ini mengatakan banyak pihak di dalam gerakan tersebut yang mau jadi presiden untuk periode mendatang.

"Di situ banyak banget yang mau jadi presiden. Kenapa dari dulu nggak bikin partai," kata Megawati.

Megawati mengatakan partai politik sangat penting dalam penjaringan kader-kader pemimpin. Pasalnya, ucap Megawati, kader tetap membutuhkan dukungan partai politik kendati maju sebagai calon independen.

Lebih lanjut, Megawati mengatakan kader diperbolehkan maju sebagai independen. Namun, akan kewalahan dalam menjalankan tugas karena tidak disokong oleh fraksi. Ini, menurutnya, demi kepentingan menyejahterakan masayarkat.

"Kan nanti bagaimana di pemerintahan," ucap Megawati.

Sebagai informasi, deklarasi KAMI dilakukan pada 18 Agustus 2020. Aksi deklarasi koalisi besutan Din Syamsudin itu dilaksanakan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat.

KAMI pun menyampaikan sejumlah keprihatinan atas kinerja pemerintah di berbagai sektor, termasuk ekonomi.

Ekonom yang juga aktif dalam pendirian koalisi ini, Ichsanuddin Noorsy mengatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional telah gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk-produk impor serta gagal mewujudkan keadilan sosial.

"Hal ini ditandai oleh makin besarnya utang luar negeri, membanjirnya produk impor dan terjadinya kontraksi ekonomi minus 5,32 persen yang tentu membawa dampak buruk bagi melemahnya daya beli rakyat, menurunnya ketersediaan bahan pangan, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan," paparnya dalam acara Deklarasi KAMI di Jakarta, Selasa (18/8/2020).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

megawati pdip

Sumber : Tempo

Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top