Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti dampak wabah Covid-19 terhadap langkah pembangunan di bidang kesejahteraan, terutama kesehatan dan pendidikan masyarakat.
Wapres mengungkapkan Indonesia telah mencatatkan capaian cukup memuaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebelum wabah Covid-19 datang.
"Kita semua telah turut menyaksikan dan merasakan bagaimana capaian-capaian pembangunan yang setahap demi setahap telah kita raih, [tetapi] terpukul mundur oleh disrupsi total akibat serangan pandemi," ungkapnya dalam Peringatan Hari Konstitusi Indonesia pada Selasa (18/8/2020) yang diselenggarakan MPR RI.
Tingkat pertumbuhan ekonomi sebelumnya yang rata-rata di kisaran 5 persen per tahun selama 5 tahun terakhir, proyeksi tahun ini tumbuh hanya di kisaran 1 persen.
Angka itu tercapai hanya bila upaya mendorong percepatan penyerapan anggaran berjalan sesuai harapan dan kegiatan ekonomi mulai bergerak.
Jumlah penduduk miskin dan pengangguran bertambah cukup besar akibat melambatnya kegiatan ekonomi.
Dia mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap daya tahan dan kemampuan negara dalam melaksanakan langkah-langkah pembangunan nasional dalam rangka mencapai empat tujuan besar negara.
"Khususnya di bidang kesejahteraan termasuk kesehatan masyarakat dan pendidikan yang merupakan amanat ke-2 dan ke-3 dari Pembukaaan UUD 45," papar Wapres.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh stakeholder menjadikan situasi sulit ini sebagai momentum untuk memacu inovasi dan bekerja lebih keras untuk melakukan reformasi di segala bidang dan mengejar semua ketertinggalan.
"Bila kita tengok kembali sejarah kemerdekaan Indonesia, persatuan dan solidaritas nasional adalah kunci keberhasilan tercapainya Proklamasi 17 Agustus 1945," tuturnya.
Hal ini diharapkan dapat menginspirasi MPR, DPR dan DPD RI, Lembaga-lembaga Negara, segenap jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah serta seluruh elemen bangsa, dalam melaksanakan semua upaya percepatan penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Sejauh ini pemerintah telah memutuskan berbagai strategi sebagai langkah mitigasi dampak Covid-19, seperti memperlebar defisit APBN hingga 6,34 persen dari PDB untuk tahun ini.
Pelebaran batas defisit ini guna memenuhi kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial serta stimulus ekonomi, khususnya melalui pengalokasian stimulus fiskal yang besarnya hampir mencapai 4,5 persen dari PDB.
Pelebaran defisit ini diperlukan lantaran pendapatan negara khususnya dari pajak menurun tajam dan guna mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.
